METROPOLITAN - Sektor ekonomi merupakan ba­gian yang paling terdampak dari adanya pandemi co­rona. Untuk di Kota Bogor sendiri, sebanyak 636 orang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan 3.050 orang dirumahkan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disna­kertrans) Kota Bogor Elia Buntang memaparkan, masy­arakat yang kena PHK merupakan masyarakat yang bekerja di sektor formal, seperti perhotelan yang saat ini tengah mengalami mati suri. Data itu pun, sambung Elia, didapatkan dari formulir yang disediakan secara daring pada periode April. Disnakertrans diketahui telah membuka pendaftaran melalui https://bit.ly/pendata­anpekerjaformal. Untuk itu, Disnakertrans meminta agar program pela­tihan Kartu Prakerja dievaluasi. Bahkan, kepala dinas se-Jawa Barat telah satu suara untuk men­gusulkan evaluasi itu kepada pemerintah pusat. ”Se-provinsi sudah satu suara semua. Kami semua kepala Dinas Tenaga Kerja mengusulkan, su­dah nggak usah ada biaya pelatihan,” kata Elia.­ Elia menuturkan, biaya pe­latihan lebih berguna untuk diberikan dalam bentuk ban­tuan langsung tunai. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang banyak orang tak memi­liki pemasukan. Ia menyebut Kartu Prakerja akan diberikan pemerintah senilai Rp3.550.000. Namun, jumlah itu harus dipotong dengan biaya pelatihan yang mencapai Rp1.000.000. Ke­mudian setiap penerima akan memperoleh Rp600.000 se­lama empat bulan. Sedangkan Rp150.000 untuk melakukan biaya survei ke perusahaan. ”Ada 5,6 juta kuota untuk pe­serta. Jika dikalikan Rp1 juta, berarti Rp5,6 triliun ini hanya untuk pelatihan online. Gila-gilaan!” ujar Elia. Elia menyatakan negara saat ini sedang mengalami pan­demi Covid-19. Karena itu, yang dibutuhkan saat ini ada­lah kebutuhan hidup sehari-hari (sembako, red). ”Dengan kondisi seperti ini, pelatihan tidak akan efektif. Lebih baik untuk kebutuhan hidup dari pekerja/buruh yang terkena PHK maupun yang dirumah­kan. Pelatihan yang diprogram­kan dalam Kartu Prakerja kondisi normal, sedangkan terjadi sekarang adalah kon­disi force majeure,” jelasnya. Elia meyakini biaya itu akan jauh lebih bermanfaat untuk mengkaver lebih banyak jum­lah pekerja/buruh yang di-PHK maupun dirumahkan. Menge­nai upaya yang dilakukan un­tuk para pekerja yang di-PHK maupun dirumahkan, mantan kadis DLH itu mengaku Dis­nakertrans hanya dapat mem­fasilitasi antara pekerja dengan pengusaha, berkaitan dengan kompensasi para pekerja yang tidak terpenuhi secara pera­turan perundang-undangan atau telah dirundingkan kedua belah pihak tanpa ada yang merasa dirugikan. Sebab, ia menyebut pihaknya tidak dapat menekan perusa­haan yang melakukan PHK atau merumahkan pekerjanya, apa­bila pekerja tidak melakukan permohonan pencatatan per­selisihan untuk difasilitasi dan dimediasi secara bertahap oleh pihak Dinas Tenaga Kerja. “Saat ini ada beberapa pe­kerja dari perusahaan yang telah berkonsultasi dan me­minta arahan. Untuk jumlah pekerja yang memohon untuk dimediasi saat ini ada lima orang, yang berasal dari tiga perusahaan. Untuk yang mela­kukan konsultasi tentang hu­bungan industrial. Dan ham­pir setiap hari kami terima, baik dari email, tatap muka langsung dan via telepon. Ada sekitar satu persen pekerja yang telah melakukan proses lanjut atas keberatan PHK yang ke­mudian menjadi perselisihan PHK jika dibandingkan dengan jumlah data PHK yang ada,” ungkapnya. Sementara di Kabupaten Bogor tercatat ada 577 orang menjadi korban PHK yang diakibatkan pandemi corona. ”Berdasarkan laporan semen­tara dari 148 perusahaan yang melaporkan kepada Disnaker Kabupaten Bogor sampai 13 Mei 2020, bahwa jumlah pe­kerja yang dirumahkan seba­nyak 9.023 orang dan yang di-PHK 577 orang,” kata Ke­pala Disnakertrans Kabupaten Bogor Rahmat Surjana kepada Metropolitan. PHK massal ini, sambung Rahmat, merupakan salah satu kejadian yang luar biasa. Sebab, pemerintah tidak dapat turun langsung membantu warga yang di-PHK ini untuk segera mendapatkan peker­jaan lagi. Bogor Career Center (BCC) dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang selama ini dijadikan tum­puan untuk para pencari kerja ini bahkan harus dinon­aktifkan dahulu sementara. ”Masyarakat hanya bisa mela­kukan pendaftaran Kartu Pra­kerja secara mandiri. Dan ini pun kami tidak bisa memoni­tor berapa jatah untuk Kabu­paten Bogor dan berapa yang keterima. Sedih memang,” ungkap Rahmat. Namun, Rahmat berharap masyarakat di Kabupaten Bo­gor dapat bergotong-royong melalui pandemi ini. ”Nanti kalau semua sudah kembali normal, kami akan langsung gelar BLK untuk menyalurkan kembali yang kena PHK,” pung­kasnya. (dil/c/mam/run)