Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Bogor di depan gerbang kantor bupati Bogor berujung ricuh. Massa aksi terlibat baku pukul dengan petugas Satpol PP Kabupaten Bogor yang mencoba mengamankan jalannya aksi. Aksi itu terjadi pada Kamis (17/9) sekitar pukul 14:30 WIB. Saat itu massa aksi menuntut polemik dugaan maladminis­trasi proyek pembangunan di salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Bogor. Mulanya para mahasiswa terlibat adu dorong dengan aparat di pintu gerbang kan­tor bupati. Tak berselang lama, sejumlah Satpol PP dan po­lisi ramai-ramai keluar dari dalam gerbang mendekati para mahasiswa. Saat di luar gerbang, keri­cuhan tak terhindarkan. Baku hantam antara massa aksi dengan petugas Satpol PP Kabupaten Bogor pun terjadi. Bahkan, video pembubaran aksi oleh anggota Satpol PP tersebut langsung viral di grup-grup WhatsApp. Musababnya, cara mereka membubarkan massa terkesan sadis. Yang paling menyita perha­tian, ada salah satu anggota Satpol PP yang melayangkan tendangan kungfu kepada sa­lah seorang massa aksi hingga tersungkur. Tak sampai di situ, anggota Satpol PP juga masih terus berusaha memukuli pen­demo tersebut. “Kita cukup kecewa dengan aparat hari ini, terkesan represif,” kata Korlap Aksi, Badru Tamam. Ia mengaku akibat kejadian tersebut ada enam peserta aksi yang menjadi korban re­presif anggota Satpol PP hing­ga mengalami luka-luka. Bah­kan, ada salah satu rekannya yang ditahan usai kericuhan tersebut. “Anggota kita masih tertahan di dalam. Kondisi ang­gota sekarang masih luka-luka sebanyak enam orang, dan sedang mendapatkan perawa­tan,” ujarnya. Sementara itu, Ketua HMI MPO Cabang Bogor, Wildan Nugraha, mengutuk keras aksi oknum aparat yang meng­gunakan cara-cara represif dalam menghalau massa aksi. Menurutnya, langkah yang diambil pihaknya dalam menyampaikan pendapat sudah sesuai dan dilindungi undang-undang. “Kami mengecam keras ok­num yang melakukan tinda­kan represif tadi. Karena ba­gaimanapun kita dilindungi dalam menyampaikan penda­pat di muka umum. Bukan dengan cara represif seperti itu,” keluh Wildan. Ia menilai harusnya Satpol PP menggunakan cara-cara yang baik dalam menghadapi massa aksi. Bukan malah mem­pertontonkan kekerasan yang cenderung brutal. “Harusnya dengan cara baik-baik. Toh kita juga di situ tidak meng­gunakan kekerasan. Tetapi mereka malah memukuli kita. Dikeroyok kita,” ungkapnya. Sebagai tindak lanjut, tam­bahnya, HMI MPO kini tengah membuat laporan di kepoli­sian. Hingga pukul 20:35 WIB, Wildan masih berada di Sa­treskrim Polres Bogor untuk memproses laporan tersebut. “Kita sedang proses pelaporan di Polres Bogor sekarang, di Satreskrim,” ujar Wildan. Lawyer yang mendampingi para mahasiswa, Achmad Hi­dayatullah, membenarkan bahwa pihaknya sudah mem­buat laporan terkait kejadian tersebut kepada pihak kepoli­sian. “Sudah kita buat laporan­nya. Ini sudah offside, karena Satpol PP menggunakan cara-cara kekerasan dalam menga­wal aksi mereka. Padahal me­reka aksi sesuai prosedur,” kata pria yang akrab disapa Daday itu. Di sisi lain, aksi kekerasan yang dilakukan Satpol PP saat mengawal demonstrasi mendapat perhatian dari ang­gota Dewan Perwakilan Ra­kyat Daerah (DPRD) Kabu­paten Bogor, Heri Aristadi. Menurutnya, aksi kekerasan saat pembubaran demon­strasi tak layak dilakukan dengan alasan apa pun. Ia menilai harusnya petugas mengedepankan cara-cara persuasif dan humanis. “Ini mencoreng nama baik kita bersama, dan harus jadi per­hatian serius. Menyampaikan pendapat itu menjadi hak. Kalaupun harus dibubarkan ya dengan cara yang baik. Ini kan malah jadi contoh buruk,” kata Heri. Rencananya, ia mengaku pihaknya akan memanggil Satpol PP Kabupaten Bogor untuk memberi penjelasan soal aksi yang kemudian viral di media sosial itu. Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Ka­bupaten Bogor itu juga ber­harap aksi serupa tak terulang kembali di kemudian hari. Satpol PP juga diminta mela­kukan evaluasi dan pembe­nahan. “Aparat negara jangan mengesankan sebagai sosok yang arogan. Ini yang kemu­dian menjadi PR ke depannya. Saya berharap kejadian se­perti ini tak terulang,” tegasnya. Menanggapi hal itu, Kasatpol PP Kabupaten Bogor Agus Rid­hallah mengaku prihatin atas terjadinya insiden tersebut di tengah pemberlakuan Pemba­tasan Sosial Berskala Besar (PSBB)pra-Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Di mana seharus­nya aksi demonstrasi yang mengundang kerumunan tanpa protokol kesehatan ter­sebut tidak diperkenankan. Ia juga mengaku pihaknya memohon maaf atas terjadi­nya insiden dalam aksi de­monstrasi tersebut. “Kami atas nama Satpol PP Kabupaten Bogor memohon maaf atas terjadinya insiden dalam aksi demonstrasi tersebut,” ungkap Agus. “Kami juga se­dang melakukan pendalaman secara internal terhadap in­siden yang melibatkan Satpol PP Kabupaten Bogor, dan akan menyampaikan secepat mun­gkin hasil pendalaman yang dilakukan,” pungkasnya. (dil/b/fin/rez/run)