Pesta rakyat yang berlangsung serentak di 88 desa di Kabupaten Bogor telah selesai. Proses penghitungan suara calon kepala desa terpilih juga langsung digelar. Beberapa petahana ada yang berhasil mempertahankan singgasana, ada pula yang harus digeser pendatang baru. BERDASARKAN hasil quick count atau hitung cepat pe­milihan kepala desa (pilkades)serentak yang dikutip Metro­politan dari web bogorkec.id, ada sejumlah petahana yang kembali memimpin desa. Desa Bojonggede salah satu­nya. Nama Dede Malvina kembali meraih suara ter­tinggi dengan perolehan 12.969 suara, melampaui Suhandi yang memperoleh 2.542 sua­ra dan Madropi 4.109 suara. Jumlah tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil Berita Acara Penutupan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Bojonggede, Minggu (20/12) malam. Dede Malvina meraih suara 13.172 suara, unggul dari dua kandidat lainnya. Yakni Suhandi nomor urut dua dengan 3.233 suara dan Madro­pi nomor urut tiga dengan perolehan 4.126 suara. Meski demikian, seluruh data belum semuanya selesai diinput. Artinya, hasil hitung cepat sebagaimana yang di­muat dalam grafis belum final dan atau resmi ditetapkan. Pengumuman resmi siapa kepala desa terpilih akan di­bacakan langsung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, dalam hal ini Dinas Pember­dayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Atas dasar itu, pemerintah pun meminta setiap calon kepala desa tetap menahan diri dan tidak merayakan pesta kemenangan. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang bisa menimbulkan klas­ter baru di Kabupaten Bogor. Seperti yang diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar) Uu Ruzhanul Ulum usai memantau proses pilkades serentak di Kabupa­ten Bogor, kemarin. Pria yang akrab disapa Uu itu meminta calon kepala desa yang kalah nanti agar legawa dan menghormati ke­putusan dari hasil akhir pilka­des serentak ini. ”Semuanya harus legawa dan harus men­ghormati hasil akhir pilkades serentak ini. Harus siap menang dan siap kalah. Serta menjun­jung tinggi keputusan dan hasil akhir, ”pintanya. Tak hanya itu, ia juga me­minta calon kepala desa yang menang nantinya dapat men­jadi pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat, serta bersikap bijak kepada masyarakat. ”Jadilah pemim­pin yang menjadi pengayom bagi masyarakat. Karena saat ini masyarakat butuh pemim­pin yang bijaksana dalam membuat keputusan. Bukan hanya bersandar pada aturan yang ada, melainkan tetap bijaksana dalam mengambil keputusan,”katanya. Ia berharap kepala desa ter­pilih nantinya bisa meniru gaya kepemimpinan Rasulullah. ”Yang tidak membedakan-bedakan kelompok tapi mengayomi kepada semua lapisan masyarakat, serta tidak mengutamakan kelompok, ”harapnya. Meski secara umum kebija­kan pilkades serentak meru­pakan wewenang Pemkab Bogor, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar merasa ber­tanggung jawab. ”Meski pil­kades serentak kewenangan bupati Bogor, tapi kami pe­merintah provinsi juga memi­liki tanggung jawab. Karena Kabupaten Bogor masih wi­layah kami,” ucapnya. Uu juga mengapresiasi keak­tifan dan keikutsertaan Ke­menterian Dalam Negeri (Ke­mendagri), dalam mengawal prosesi persiapan hingga pelaksanaan pilkades serentak. ”Kami juga mengapresiasi keikutsertaan Kemendagri dalam memantau pilkades serentak ini. Karena ini kali pertama Kemendagri meman­tau langsung proses pilkades serentak ini,” ujarnya. Sementara itu, anggota Ko­misi I Dewan Perwakilan Ra­kyat Daerah (DPRD) Kabupa­ten Bogor Heri Aristandi me­minta pemerintah dan panitia pilkades memerhatikan pro­tokol kesehatan saat pengu­muman pemenang. Sebab, pengumuman pemenang jadi salah satu waktu rawan pelang­garan protokol kesehatan. ”Pada saat pengumuman pemenang pilkades serentak, biasanya tim sukses dan para pendukung akan larut dalam euforia kemenangan. Dan ini tentu harus diantisipasi. Jangan sampai ada euforia keme­nangan yang berlebihan ter­jadi, sehingga berujung pelang­garan protokol kesehatan, ”pintanya. Jika sampai euforia keme­nangan terjadi dan berujung pelanggaran protokol keseha­tan, ia meminta jangan segan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. ”Ka­lau ada kerumunan dan pe­langgaran protokol kesehatan, kembalikan kepada aturan yang berlaku, yakni denda Rp50 juta. Standar aturannya se­perti itu kan, atau gugurkan saja status kemenangannya,”tegasnya. Ia juga meminta pemerintah daerah dan panitia penyelen­ggara bisa bertindak tegas saat mendapati pelanggaran pro­tokol kesehatan. ”Tetap harus diingatkan protokol kesehatan­nya. Panitia juga harus bisa bertindak tegas kalau ada euforia kemenangan yang melanggar protokol kesehatan,”desaknya. Di sisi lain, Heri mempre­diksi besar kemungkinan usai pelaksanaan pilkades serentak ini jumlah pasien Covid-19 bakal bertambah. Hal itu lan­taran kurang terbukanya pe­merintah dalam hal persiapan dan penanganan protokol kesehatan pada pesta demo­krasi level desa tersebut. ”Kemungkinan itu (penam­bahan kasus Covid-19, red) saya kira pasti ada. Karena pilkades serentak ini terlalu dipaksakan, karena digelar di tengah pandemi Covid-19 dan langkah antisipasi penanga­nannya kurang terbuka,” ka­tanya kepada Metropolitan. Tak hanya itu, sosialisasi kai­tan panduan pelaksanaan pilkades serentak di tengah pandemi Covid-19 juga dinilai belum maksimal dan belum merata menyentuh 88 desa. ”Belum maksimal sosialisasi­nya. Apalagi dari pihak dinas sendiri tidak mengeluarkan buku panduan bagi para pa­nitia pelaksana,” ucapnya. Di lain hal, sejumlah incum­bent bertumbangan dalam pilkades serentak 2020 Kabu­paten Bogor. Seperti di Keca­matan Cibungbulang. Dari empat desa yang menyeleng­garakan pesta demokrasi enam tahunan itu dimenangi pendatang baru. Yakni Desa Girimulya, Sukamaju, Ciaru­teunudik dan Situudik. Rinciannya, Desa Girimulya dimenangi Mardiman dengan 2.864 suara, Desa Sukamaju dimenangi Cucum Ratna Su­minar dengan 3.425 suara, Desa Ciaruteunudik dimenangi Sanusi dengan 2.002 suara dan Desa Situudik dimenangi Ma­mat Sudin dengan nilai 2.101 suara. ”Ini hasil quick count dari empat desa yang ada di Keca­matan Cibungbulang. Incum­bent saat ini kurang beruntung menjadi kepala desa kembali. Tetapi pendapat saya, siapa pun pemenangnya, hasil dari pilkades ini ada dinamika. Ada keinginan aspirasi dari warga yang ingin desanya lebih baik kembali,” kata Camat Cibung­bulang Yudi Nurzaman. Meski begitu, ia pun menga­presiasi penyelenggaraan pil­kades Cibungbulang periode 2020-2026 yang berjalan lan­car. Ia mengingatkan siapa pun pemenangnya yang menjadi kepala desa terpilih tetap kon­dusif. ”Karena mereka yang menang adalah mereka yang dipilih warganya, dan kita bisa be­kerja sama dengan Kecamatan Cibungbulang melaksanakan program-programnya yang sudah direncanakan pemerin­tah daerah,” katanya. Yudi menambahkan, antu­sias masyarakat dari hasil quick count yang masuk dari empat desa pemilih mencapai 81,24 persen, baik yang tidak sah maupun yang sah ikut meny­ampaikan aspirasinya datang ke Tempat Pemungutan Sua­ra (TPS) masing-masing. ”Me­skipun tadi pagi cuaca sedikit gerimis, tapi cukup tinggi an­tusias masyarakat untuk datang ke TPS,” ungkapnya. Ia berharap sesuai visi-misi yang mereka kampanyekan, ini harus terwujud ke depan­nya melalui program dan ke­giatan kerja mereka. Harus tertuang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk tahun ke depan. Ia juga mengimbau agar ke­pala desa yang menang tidak terlalu berlebihan merayakan kemenangan, dan mau me­rangkul semua calon demi kemajuan desa. ”Inysa Allah kami pun akan melakukan pembinaan untuk para calon yang terpilih ini. Kami akan bimbing bagaimana mem­buat perencanaan enam tahun ke depan. Mudah-mudahan enam tahun ke depan Keca­matan Cibungbulang ini lebih baik kembali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ”pungkasnya. (ogi/ads/d/feb/rez/run)