METROPOLITAN - Di balik perubahan status Kota Bogor menjadi zona merah, mem­buat Pemerintah Kota (Pem­kot) Bogor bertindak cepat. Pemkot berencana member­lakukan penerapan pembata­san secara lebih ketat atau bahkan ’lockdown’. Sebelumnya, kebijakan seru­pa sudah diterapkan RT hing­ga RW di wilayah Kota Bogor awal virus corona melanda. Sejumlah pintu masuk wi­layah ditutup atau di-lockdown bagi warga asing. Namun, kebijakan tersebut dilonggar­kan kembali menyusul penu­runan kasus Covid-19 di wi­layahnya. Kini, kasus Covid-19 di Kota Bogor kembali meningkat. Bahkan, dengan rata-rata pe­nularan Covid-19 yang meny­entuh seratus kasus per hari­nya dan kini hampir menem­bus 10 ribu kasus. Satgas Na­sional Covid-19 bahkan me­netapkan Kota Bogor masuk zona merah. Menanggapi tingginya angka penyebaran di Kota Bogor, Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut hal itu terjadi dise­babkan lemahnya sistem dan warga yang mulai abai. “Ini karena sistem lemah, warga abai. Sistemnya lemah, sistem 3T lemah. Kita kuatkan lagi, penelusuran kontak erat dan warga juga harus diingat­kan lagi. Tapi mobilitas warga harus dikurangi,” kata Bima kepada Metropolitan.id sete­lah mengikuti rapat tertutup bersama Satgas Covid-19, Rabu (3/2). Ia menjelaskan rapat tertutup dilakukan untuk merumuskan rancangan kebijakan yang akan diambil di tengah kondisi yang semakin mengkhawatirkan ini. ”Besok (hari ini, red) akan prescon (jumpa pers, red). sekarang masih dirumuskan, tapi tadi sudah disepakati kita akan lakukan beberapa lang­kah signifikan untuk mengu­rangi mobilitas warga. Ya tapi detailnya besok ya,” ucapnya. Kebijakan yang akan diambil Bima Arya pun menimbulkan berbagai spekulasi. Sebab, jika berkaca pada daerah yang ada di sekitaran Kota Bogor. Seperti DKI Jakarta, wilayah tersebut sudah mewacanakan untuk melakukan lockdown. Namun, ketika ditanyakan apakah akan dilakukan lock­down di Kota Bogor, Bima mengaku belum mau berspe­kulasi. ”Kita lihat besok,” ujar­nya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menjelaskan bahwa bentuknya penerapan pembatasan se­cara lebih ketat. “Misalnya pengalihan atau penutupan jalan, penerapan buka tutup, dan langkah-langkah lain yang akan disampaikan secara resmi besok (hari ini, red),” jelasnya. Tak seperti Kota Bogor, Pe­merintah Kabupaten (Pemkab) Bogor masih pikir-pikir jika harus menerapkan lockdown atau karantina wilayah di hari-hari tertentu. Hal itu me­nyusul masih kurang efektifnya kebijakan Pemberlakuan Pem­batasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). “Saya kira dengan kondisi se­perti ini harus dipikirkan po­lanya seperti apa. Kan eko­nomi juga bisa terpuruk kalau lockdown. Kalau kita disiplin, angkanya (Covid, red) tidak akan turun naik. Disiplin pro­tokol kesehatan,” kata Bupati Bogor Ade Yasin, Selasa (2/1). Perempuan yang juga Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor itu menjelaskan efektif atau ti­daknya PPKM tergantung pada perilaku masyarakat. Karena sudah terlalu lama dengan kebijakan pembatasan, Ade Yasin menduga masyara­kat jenuh. Akibatnya, masy­arakat menjadi tidak disiplin. “Efektif tidak efektif tergantung perilaku masyarakat. Mungkin karena sudah kelamaan, jenuh. Akhirnya masyarakat tidak disiplin, malas pakai masker,” ungkapnya. Untuk itu, Ade Yasin menilai perlu peran aktif satgas di ting­kat bawah, mulai RT, RW, desa, hingga kecamatan kem­bali menegakkan protokol kesehatan di masyarakat. Tugas tersebut harus dijalan­kan satgas di tingkat bawah karena bersentuhan dengan masyarakat. “Ini tugas satgas mulai RT, RW, desa kembali menerapkan protokol kese­hatan ke masyarakatnya. Mi­nimal masker,” tandas Ade Yasin. (dil/cr1/c/fin/rez/run)