METROPOLITAN - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan bakal menyiapkan layanan bus Buy The Service (BTS) untuk memudahkan mobilitas masyarakat Bogor. Bus akan mulai beroperasi Juni atau Juli mendatang. Kepala BPTJ Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti mengatakan, bus BTS merupakan layanan angkutan umum yang dilakukan pemerintah dengan membeli layanan yang disediakan operator. Dengan sistem ini, pembelian layanan dihitung berdasarkan formulasi biaya pokok yang akan menghasilkan nilai rupiah per kilometer. Dengan demikian, pihak operator nantinya tetap dibayar berdasarkan nilai tempuh dalam rupiah per kilometer. Kemenhub berharap operator angkutan tak melayani masyarakat dengan sistem kejar setoran sehingga bisa lebih nyaman. Polana menambahkan, Bogor merupakan kota keenam yang dilayani angkutan itu. Polana juga mengatakan bahwa layanan BTS di Bogor nanti bakal serbadigital, seperti tiket yang akan mengadopsi e-ticketing dan pengawasan akan mengandalkan teknologi dan Internet Of Things (IOT). Walau belum menentukan berapa harga tiket yang akan dibanderol setelah masa sosialisasi berakhir, namun Polana memastikan itu semua nantinya akan tetap disesuaikan dengan kemampuan masyarakat kota tersebut. Ia menyebut pemerintah masih akan memberikan subsidi seperti menanggung biaya operasional bus yang akan dikerjasamakan dengan pihak swasta. Saat ini, lanjutnya, pemerintah masih menyelesaikan proses lelang dengan pihak ketiga. BTS merupakan salah satu program andalan Kemhub untuk mengurangi kemacetan. Ia mengatakan bahwa kemacetan yang terjadi di daerah terpadat di Indonesia, Jabodetabek, mengakibatkan kerugian ekonomi senilai Rp71,4 triliun per tahun. Kerugian berasal dari pemborosan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menurunnya produktivitas karena hilangnya waktu masyarakat selama terjebak macet. Dari kajiannya, per hari terjadi pemborosan BBM sebanyak 2,2 juta liter di enam kota metropolitan yang menjadi acuan. Sedangkan, nilai waktu yang hilang dinyatakan sebesar 6 juta orang-jam per hari. Belum lagi, kerugian lingkungan yang diakibatkan. Kemacetan, menurut Polana, mengurangi kualitas lingkungan untuk masyarakat di kota terkait. ”Ujung-ujungnya tentu mengakibatkan kerugian ekonomi. Di Jabodetabek akibat kemacetan yang luar biasa terjadi kerugian sebesar Rp71,4 triliun per tahun, akibat pemborosan waktu dan BBM,” katanya pada diskusi BPTJ bertajuk Skema Pembelian Layanan BTS di Kota Bogor, Rabu (28/4). Lebih jauh ia mengatakan bahwa kemacetan kronis di Jabodetabek disebabkan keengganan masyarakat menggunakan transportasi publik atau massal. Ia menyebut warga lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi di Jabodetabek. Untuk menarik minat masyarakat beralih menggunakan tranportasi publik, ia mengatakan harus disediakan transportasi yang nyaman, aman, dan berstandar. BTS tercatat telah melayani 1,5 juta masyarakat di lima kota per Desember 2020. Sebelumnya, bus BTS sudah beroperasi di Palembang, Surakarta, Denpasar, Yogyakarta, dan Medan. Ia menambahkan, untuk masa percobaan atau tiga bulan pertama, layanan akan diberikan secara gratis kepada masyarakat. ”Diharapkan pada Juni bisa terealisasi dan akan ada enam rute,” pungkasnya pada diskusi BPTJ bertajuk Skema Pembelian Layanan Buy The Service BTS di Kota Bogor, Rabu (28/4). Enam rute itu adalah Terminal Bubulak-Yasmin-Warungjambu-Baranangsiang/Cidangiang; Terminal Bubulak-Stasiun Bogor-KRB-Baranangsiang/Cidangiang-Ciawi; Terminal Bubulak-Stasiun Bogor-KRB-Suryakencana/Empang-Sukasari Lawanggintung-Ciawi; Ciawi-Baranangsiang/Cidangiang-KRB-Warungjambu Pomad/Ciparigi; Ciparigi-Stasiun Bogor; dan Parungbanteng-Warungjambu melalui R3. (feb/run)