METROPOLITAN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VIII sekaligus Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan urgensi realisasi komitmen Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, terkait persetujuan­nya untuk program bantuan sosial bagi anak-anak yang menjadi yatim/piatu karena orang tuanya menjadi korban Covid-19. Hidayat mengapresiasi mensos yang menegaskan akan melaksanakan program tersebut. Untuk itu, mensos mengabarkan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan menteri keuangan (menkeu) agar program tersebut bisa dianggarkan mulai 2022. Menurut HNW, sapaan Hi­dayat, program tersebut bisa dijalankan segera tanpa menunggu tambahan dari Kementerian Keuangan (Ke­menkeu) untuk tahun ang­garan 2022. Alasannya, menurut HNW, kajiannya dan tim ahlinya, untuk melaksanakan program kepedulian sosial untuk anak-anak yatim/piatu korban Co­vid-19 cukup hanya melalui mekanisme realokasi internal anggaran Kemensos tahun 2021. Sebab, jumlah anak-anak ya­tim calon penerima program itu, tidak banyak, dalam la­poran Kemensos malah tidak lebih dari 12.000 anak. Sebab, kalau setiap anak yatim per bulannya diberi bantuan so­sial sejumlah Rp300.000, maka anggaran bulanan yang dibutuhkan ditaksir hanya sebesar Rp3,6 miliar. HNW mengusulkan sangat bagus bila realisasi program itu dimulai dengan moment­um peringatan HUT Kemer­dekaan RI, 17 Agustus 2021. Bila demikian maka anggaran untuk tahun anggaran 2021, hanya lima bulan x Rp3,6 mi­liar = Rp18 miliar. Jumlah anggaran yang sang­at kecil bila dibandingkan dengan puluhan triliun rupiah untuk PEN, tetapi bisa ber­dampak baik sosial dan psi­kologis yang sangat besar di mata rakyat dan para anak yatim/piatu itu. “Mensos pada hari Minggu yang lalu sudah menyatakan menyetujui program bantuan bagi anak yatim/piatu korban Covid-19, akan sangat baik bila segera mengumumkan kapan dan bagaimana me­realisasikannya. Dan, sambil mendetailkan data anak-anak yatim/piatu korban Covid-19 itu, sangat baik juga jika pro­gram bantuan sosial untuk anak yatim korban Covid-19 itu mulai dilaksanakan ber­tepatan dengan peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI,” kata HNW di Jakarta, Kamis (12/8). HNW menilai kebijakan ter­sebut sebagai bukti kehadiran negara Indonesia, yang ke­merdekaannya adalah untuk melindungi dan memakmur­kan seluruh tumpah darah dan seluruh warga Indonesia. Di antaranya menghadirkan kepedulian yang nyata ter­hadap penderitaan anak-anak yatim/piatu, sebagaimana amanah UUD NRI 1945,” kata Hidayat. Wakil ketua Majelis Syura PKS itu menaksir minimal ang­garan yang dibutuhkan untuk memberikan bantuan senilai Rp300.000 per bulan per anak kepada tidak lebih dari 12.000 anak yang yatim/piatu korban Covid-19, dari Agustus hing­ga Desember 2021 hanyalah Rp18 miliar. Ia mengusulkan setidaknya ada empat skema pembiay­aan yang mungkin direalo­kasi diinternal anggaran Ke­mensos sendiri, untuk segera bisa merealisasi program bantuan sosial untuk anak yatim/piatu karena Covid-19 yang secara sosial sangat pen­ting. Padahal, tidak memerlukan anggaran yang besar, yaitu dengan merealokasi angga­ran di internal anggaran Ke­mensos yang sudah ada tapi tidak/belum bisa sepenuhnya terserap dalam kegiatan di Kemensos. Yaitu dengan me­realokasikan anggaran Ban­tuan Program Sembako Non Tunai (BPNT). Hingga Juni 2021 realisasinya paling ren­dah (baru 38%), sehingga masih tersisa sekitar Rp27 triliun. Dan pada 2020, program ini juga tidak terserap sekitar tujuh persenan (juga penyera­pan paling rendah di antara bansos yang lain). Kedua, dengan realokasi anggaran Verivali Data senilai Rp1,3 triliun yang digunakan terpu­sat dan menyebabkan inefi­siensi anggaran senilai Rp500 miliar berdasarkan temuan KPK. “BPNT merupakan bansos dengan penyerapan terendah, dan anggaran verivali memun­culkan inefisiensi sangat be­sar. Wajar bila mensos diper­bolehkan untuk menggunakan dua skema tidak terserap tersebut, untuk sedikit dip­ergunakan bagi pembiayaan program bantuan sosial untuk anak yatim/piatu korban Co­vid-19,” ujarnya. HNW menambahkan, alter­natif skema ketiga adalah agar anak-anak yatim/piatu yang jumlahnya tak mencapai 12.000 yatim dan anggaran bulanan­nya diperkirakan tidak lebih dari Rp3,6 miliar itu, bisa diikutsertakan dalam program bansos baru Kemensos untuk 5,9 juta KPM dengan angga­ran cukup besar Rp7,08 tri­liun. (jp/feb/run)