METROPOLITAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan Cianjur melakukan pertemuan untuk membahas persoalan macet di Jalur Puncak. Keduanya sepakat solusi macet Puncak untuk jangka panjang hanya bisa diatasi dengan pembangunan Poros Tengah Timur (PTT) atau Jalur Puncak II. ­ Pertemuan tersebut digelar di Melrimba Garden, Jalan Raya Puncak Gadog KM 87, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Sabtu (18/9). Hadir dalam pertemuan tersebut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kedua daerah. Bupati Bogor, Ade Yasin, men­gatakan bahwa pertemuan dua jajaran pemerintah dae­rah itu dilakukan untuk men­diskusikan dan mencari so­lusi bersama, baik jangka pendek maupun jangka pan­jang, untuk penanganan ka­wasan Puncak. “Tiada hari tanpa macet di Puncak. Puncak ini selalu viral karena perhatian media selalu tertuju ke sana. Dulu Puncak pernah jadi destinasi wisata nasional. Tapi karena macet, akhirnya dicabut. Tapi tetap saja Puncak diang­gap menarik oleh wisatawan. Kenapa Puncak menarik per­hatian? Karena alamnya yang indah,” ujar Ade Yasin. Ade Yasin mengaku pihaknya mendukung kebijakan pe­merintah pusat menerapkan Ganjil-Genap di wilayah Pun­cak yang menggantikan sistem satu arah atau one way yang sudah 36 tahun diterapkan. Lewat kebijakan Ganjil-Genap, Ade Yasin berharap akan ada perubahan atau perbaikan di kawasan wisata tersebut. Me­ski dalam praktiknya, masih terjadi kemacetan saat uji coba Ganjil-Genap diterapkan. Ade Yasin memandang per­soalan Puncak tak boleh ha­nya dilihat dari sisi kemace­tannya. “Kita jangan hanya memer­hatikan Puncak itu dari sisi macetnya saja. Selalu jadi persoalan adalah macet. Yang dicari solusinya soal macet. Yang harus diselesaikan soal macet. Kita lupa ada poten­si yang cukup besar di Puncak ini, yaitu potensi ekonomi dan pariwisata,” tegas Ade Yasin. Untuk itu, Ade Yasin berharap ada solusi besar yang tak ha­nya berkaitan dengan lalu lintas. Semua kepentingan masyarakat harus terakomo­dasi. Sebab, jika tidak de­mikian, akan banyak potensi yang hilang karena potensi ekonomi di Puncak sangat bagus. Mulai dari Gadog hingga Cianjur terbentang lokasi-lokasi wisata yang bu­tuh perhatian khusus bagi Bogor dan Cianjur. “Cianjur saat ini lokasinya sangat terjepit karena kema­cetan dari arah Bandung dan dari Bogor. Kondisi di Puncak karena macet, rata-rata wisa­tawan hanya sampai Puncak Pass. Karena terasa jauh jika ditempuh dengan kondisi macet, akhirnya mereka balik lagi. Sehingga yang terdampak adalah Cianjur,” terang Ade Yasin. Ade Yasin menilai solusi ke­macetan di Jalur Puncak ha­nya ada satu, yakni terealisa­sinya pembangunan Jalur Puncak II yang membutuhkan anggaran sekitar Rp5 triliuan. “Menurut saya, solusinya ha­nya ada satu. Buka jalur yang lain, yakni Jalur Puncak II. Kalau negara dapat membi­ayai di luar Jawa dengan ang­garan ratusan triliun, kenapa di Kabupaten Bogor yang anggarannya hanya kurang lebih Rp5 triliun tidak bisa,” ungkapnya. Ade Yasin mengaku pihaknya mendorong pembangunan Jalur Puncak II juga tak lain karena manfaatnya bisa di­rasakan wilayah lain. Jadi, bukan hanya untuk kepen­tingan Kabupaten Bogor se­mata. Wilayah lain yang juga akan merasakan manfaatnya di antaranya, seperti Karawang, Bekasi, Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Kota Bogor juga disebut akan terimbas manfaatnya. “Sehingga tunggu apalagi. Untuk skala nasional, saya kira dengan anggaran kurang lebih Rp5 triliun itu kecil. Pasti bisa. Anggaran segitu itu sampai tuntas seluruhnya dari Bogor hingga Cianjur. Untuk masalah tanah, biar kami yang membereskan. Tinggal bagaimana infrastruk­turnya yang harus dibangun segera,” beber Ade Yasin. Ade Yasin berharap perte­muan dua pemerintah daerah itu sampai ke pemerintah pusat dan didengar Presiden Jokow Widodo (Jokowi). “Karena pada pertemuan hari ini (kemarin, red) juga hadir perwakilan dari Kemen­terian Perhubungan. Walau­pun Ganjil-Genap diberlaku­kan, tetap harus dipikirkan solusi jangka panjangnya. Karena kalau tetap begini, akan ada potensi yang hilang,” tegas Ade Yasin. Sementara itu, Bupati Cianjur, Herman Suherman, menilai pertemuan itu begitu penting demi terwujudnya pembangu­nan Jalur Puncak II. Yang lebih penting lagi, pemerintah pusat harus bisa mendengar aspirasi dari bawah. Herman mengaku bahwa Ka­bupaten Cianjur juga sangat merasakan imbas dari kema­cetan Jalur Puncak yang sel­alu terjadi. Dulu, wilayah Cipanas ramai wisatawan. Namun, saat ini sepi karena mereka yang mau ke Cianjur dari arah Jakarta harus melewati macet Puncak. Pun dari arah Bandung menu­ju Cianjur, mereka terkena macet. Termasuk dari Suka­bumi. “Sehingga kami di Kabupaten Cianjur sangat terdampak dengan sepinya wisatawan. Orang-orang pasti sudah lelah mau ke Cianjur akibat berla­ma-lama di jalan karena ma­cet, akhirnya mereka tidak sampai masuk Cianjur,” ung­kap Herman. Herman juga mengaku terus mendorong agar Jalur Puncak II bisa terealisasi. Saat ini, pihaknya sedang berupaya meningkatkan jalan eksisting yang panjangnya mencapai 9,7 kilometer dengan lebar 4 hingga 5 meter. “Insya Allah di tahun ini ting­gal 2 kilometer lagi selesai. Ini saking inginnya kami agar cepat. Sekali lagi, Kabupaten Cianjur mendukung sepenuh­nya pembangunan Jalur Pun­cak II agar segera direalisasi­kan,” pungkasnya. (fin/run)