METROPOLITAN - Jelang akhir tahun, Pemerin­tah Kota (Pemkot) Bogor mengebut berbagai proyek infrastruktur. Sayangnya, dari berbagai pekerjaan strategis, justru sebagian besar meleset dari target waktu pengerjaan atau mengalami keterlambatan. Sebut saja pekerjaan lanjutan revitalisasi Masjid Agung, pembangunan pedestrian Jalan Ir H Ju­anda, pembangunan Perpustakaan Daerah, hingga penataan kawasan Jalan Suryakencana. Semua diketahui saat dilakukan inspeksi menda­dak (sidak) oleh inohong Pemkot Bogor. Diketahui, mulai dari Wali Kota Bogor Bima Arya, Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim, hingga Se­kretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah melakukan sidak ke berbagai pekerjaan fisik strategis milik Pemkot Bogor. Hasilnya, sebagian besar terdapat keter­lambatan atau deviasi negatif. ­ Wali Kota Bogor Bima Arya menyempatkan diri melaku­kan sidak ke beberapa tempat. Seperti sidak proyek Perpus­takaan Daerah di eks gedung DPRD Jalan Kapten Muslihat, Kamis (21/10) siang. Saat meninjau proyek senilai Rp13,6 miliar itu, Bima Arya mendapati progres pekerjaan baru 72 persen. Diketahui, sejatinya sudah harus tembus 77 persen. “Saya lihat tahapannya on progres, 72 persen. Saya titip agar dipercepat, terutama untuk menutup atapnya ka­rena mau musim hujan. Kalau sudah ketutup, kan pekerjaan di bawah bisa lebih cepat,” katanya. F1 juga sempat melakukan sidak ke lokasi proyek pembangunan pedestrian sepanjang 825 meter di Jalan Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, mulai dari kawasan Bogor Trade Mall (BTM) hingga SMAN 1 Kota Bogor. Hasilnya, terdapat kemundu­ran dari target atau deviasi negatif sekitar 5 persen pada proyek dengan bantuan Pe­merintah Provinsi Jawa Barat dengan pagu anggaran Rp6 miliar itu. “Hari ini pengerjaannya de­viasi minus 5 persen. Kita titip untuk dikejar, dikebut. Saya tidak mau ada yang minus, semua harus positif. Semua harus sesuai jadwal. Kualitas harus terjaga. Saya titip tadi ke depan (pedestrian, red) ini jangan sampai ambles. Sebab, pedestrian di mana-mana kalau pengerasan tidak cukup maksimal, maka akan ambles,” katanya usai sidak, Senin (25/10). Tak hanya Bima Arya. Wakil­nya, Dedie Rachim, pun me­nyempatkan diri sidak ke proyek Masjid Agung pada Selasa (19/10). Ia mendapati keterlambatan progres pembangunan yang meliputi penguatan kolom dan atap masjid yang baru 31 persen. Padahal, jika melihat rencana target, semestinya pada per­tengahan Oktober ini progres pembangunan sudah meny­entuh 40 persen. “Mestinya memang kisaran progres pengerjaan sampai pertengahan Oktober ini, di­harapkan sudah di atas 40 persen. Tapi dari tinjauan di lapangan dan konfirmasi ke pemborong, ternyata pelaks­anaan baru kurang lebih 31 persen,” katanya. Setali tiga uang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah juga melaku­kan sidak ke lokasi pekerjaan penataan kawasan Suryaken­cana yang menelan biaya kurang lebih Rp30 miliar, Sa­btu (23/10). Hasilnya, di sisa waktu sekitar dua bulan lagi, pekerjaan ru­panya molor dan ada deviasi keterlambatan 11 persen dari target proyek yang dibi­ayai dana Pemulihan Eko­nomi Nasional (PEN) itu. “Intinya harus ada mobili­sasi tenaga kerja, karena ada beberapa pekerjaan yang be­lum dikerjakan. Ini masih ada deviasi keterlambatan dari proses pembangunan sekitar 11 persen,” jelas Syarifah. Hal itu pun sangat disayangkan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto. Pihaknya terus memantau dan bakal mela­kukan evaluasi terkait proses pelaksanaan semua proyek fisik infrastruktur agar bisa selesai sesuai target yang di­tentukan. Namun, harus tetap memerhatikan kualitas pe­kerjaan. Ia juga meminta kontraktor penyedia jasa untuk menam­bah jumlah pekerja dan pe­ralatan demi mengejar keter­lambatan dan mengebut pekerjaan serta bisa selesai sebelum deadline. Dari sekian proyek yang men­galami deviasi negatif, ia sen­diri belum bisa mengambil kesimpulan apa yang men­jadi alasan keterlambatan. Namun, Atang menilai Pem­kot Bogor memang perlu melakukan evaluasi terkait proses pelaksanaan. Mulai dari proses tender hingga saat awal mulai pelaksanaan. “Selama ini, proses lelang, penentuan pemenang, dan start pelaksanaan awal pembangunan itu selalu se­mester kedua (tahun angga­ran berjalan, red). Sehingga ini sangat berpotensi memicu keterlambatan. Harusnya dari hulu sudah selesai dulu. Misal tender di awal tahun. Jadi jangka waktu leluasa agar semua proyek fisik bisa mak­simal dan selesai sebelum akhir tahun,” katanya saat ditemui Metropolitan.id di ruangannya, baru-baru ini. Ia juga mengakui hingga kini sangat sulit mendapati peker­jaan fisik infrastruktur yang diproses tender sejak awal tahun. “Ya harus dicari pangkal ma­salahnya. Kalau administrasi sebetulnya nggak bisa jadi alasan,” imbuh politisi PKS itu. Atang pun mencontohkan pada proyek lanjutan revita­lisasi Masjid Agung yang ter­bengkalai hampir tujuh tahun lamanya dan selalu dianggar­kan tiap tahun untuk penye­lesaian sesuai Detail Engine­ering Design (DED)-nya. Namun, tahun ini saja baru terlaksana di semester kedua. Ia juga tak segan-segan me­nilai hal ini sudah menjadi kultur di Pemkot Bogor untuk menunda pekerjaan fisik di semester kedua tahun ang­garan berjalan. “Artinya, administrasi tahun sebelumnya tinggal digunakan di awal tahun. Saya sih melihat ini kultur kerja yang memang terbiasa menunda pekerjaan. Kita tidak berharap ini terjadi. Di hulu selesaikan, tapi pelaks­anaan harus terus dipantau dan diawasi juga secara perio­dik. Supaya terealisasi sesuai waktu pekerjaan tapi kualitas­nya sesuai standar yang dite­tapkan,” tegas Atang. (ryn/run)