Sejumlah warga mulai bertanya-tanya soal kepastian adanya program Jawa Barat mengenai aplikasi pesan minyak goreng via aplikasi Sapawarga. BANYAK yang penasaran dan tertarik dengan program Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di tengah mahalnya harga minyak goreng. Belum lagi antreannya yang harus membuat warga mengelus dada. Beberapa waktu lalu, Ridwan Kamil meluncurkan program pemesanan minyak goreng bersubsidi bagi warga Jawa Barat melalui aplikasi, terma­suk bagi warga Bogor. Program yang dinamakan Pemirsa Budiman alias Peme­sanan Minyak Goreng Curah Bersubsidi via Aplikasi Sapa­warga untuk Ibu-Ibu di Mana- Mana ini melibatkan para ketua RW, dan dipesan secara kolektif untuk warga di ling­kungannya. Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku mendukung program tersebut guna mengakomo­dasi kebutuhan warga di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun, sejauh ini pro­gram tersebut belum sepenuh­nya tersosialisasikan kepada masyarakat. “Ya, ini pun saya komuni­kasi dengan Pemerintah Pro­vinsi (Pemprov) Jawa Barat. Karena aplikasi Sapawarga, program Pemirsa Budiman itu yang berbasis RW, ternya­ta belum sepenuhnya terso­sialisasikan,” kata Bima Arya, Selasa (12/4). Sayang, aplikasi tersebut belum bisa diaplikasikan. “Jadi warga masih belum bisa memesan itu,” sambungnya. Sehingga, pihaknya lebih berharap rencana operasi pa­sar minyak goreng oleh Pem­prov Jawa Barat bisa segera direalisasikan. “Operasi Pasar akan datang nanti dari (Pemprov) Jawa Barat. Masih dijadwalkan da­lam waktu dekat, terkait untuk minyak goreng ini. Karena itu, kami menunggu sesegera ope­rasi pasar dari pemprov ini,” jelasnya. Ia juga menegaskan Pemerin­tah Kota (Pemkot) Bogor melalui dinas terkait dan Pe­rumda Pasar Pakuan Jaya akan melakukan monitoring ber­kala untuk memastikan stok dan harga kebutuhan pokok di pasar. “Paling tidak kita pastikan stok ada. Kalau harga, itu kan mekanisme pasar dan penga­ruh hulu. Kita pantau distri­busi bagaimana dan harga,” ucapnya. Sementara itu, Ketua RW di Kelurahan Cilendek Timur, Kurnaindi, mengaku sudah mengetahui soal adanya pro­gram Ridwan Kamil tersebut. Hanya saja, media mengatakan bahwa program tersebut belum bisa dijalankan. “Sudah Pak (informasi apli­kasi Sapawarga, red), melalui kelurahan. Jadi link-nya nan­ti di RW masing-masing. Saat ini belum berjalan,” ujarnya. Hal senada diungkapkan Ketua RW di Sukahati Cibinong, M Hasyim. Meski sudah menda­pat informasi soal adanya program pesan minyak goreng, ia mengaku belum mendapat petunjuk teknis dalam pelaks­anaannya. ”Iya, kami sudah dapat in­formasinya. Tapi dari kelura­han belum ada petunjuk,” ujar M Hasyim. M Hasyim juga mengaku sudah menghubungi aplikasi Sapawarga. Namun, ada ken­dala dalam pelaksanaannya akibat banyaknya load pesan yang masuk hotline Sapa­warga. ”Mohon maaf atas keterlam­batan respons kami, dikarena­kan banyaknya load pesan yang masuk hotline Sapawarga. Kami berusaha merespons secepat mungkin,” demikian informasi yang diterima M Hasyim usai menghubungi Tim Support Sapawarga. Berdasarkan informasi yang diterima, ia menjelaskan pro­gram pemesanan minyak go­reng melalui aplikasi Sapa­warga saat ini hanya bisa dilakukan kolektif melalui ketua RW. ”Jadi, minyak goreng ini tidak gratis. Pemprov Jawa Barat akan mengusahakan agar warga bisa mendapatkan minyak goreng curah dengan harga yang relatif lebih murah di­bandingkan harga pasar,” te­rangnya. Sementara itu, pengamat kebijalan publik, Yusfitriadi, mengatakan bahwa aplikasi Sapawarga untuk pesan minyak goreng merupakan terobosan baru gubernur Jawa Barat da­lam memberikan solusi dari suatu masalah yang sedang dihadapi masyarakat saat ini. Menurutnya, hal itu sangat mempermudah pembelian minyak goreng di kalangan masyarakat melalui pembe­lian secara online, dan juga memiliki perspektif gagasan yang menarik. Namun, di sisi lain, Yusfi juga melihat efekti­vitasnya yang saat ini masih belum efektif di dalam masy­arakat. ”Pertama, tidak ada uji coba. Hal ini penting dalam upaya menciptakan konsistensi pe­layanan terhadap masyarakat. Sehingga, program aplikasi minyak goreng tersebut bukan sekadar pencitraan ’seolah-olah’ gubernur sudah men­cari jalan keluar atas perma­salahan masyarakat,” kata Yusfi kepada Metropolitan, Selasa (12/4). Yusfi menjelaskan, aplikasi yang masih kurang efektif di masyarakat bisa dibuktikan dengan tidak maksimalnya aplikasi tersebut dalam me­realisasikan pemesanan ma­syarakat. Malah bisa mem­buat gaduh masyarakat, bukan untuk menyelesaikan masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat. ”Potensi dimanfaatkan pem­borong juga bisa menjadi ma­salah baru. Masyarakat yang sangat membutuhkan minyak goreng adalah lapisan masy­arakat pada level konsumen. Sehingga sangat potensial minyak bersubsidi tersebut dimanfaatkan para pemborong yang akan kembali menjual ke masyarakat dengan harga tidak bersubsidi,” ujarnya. Hal itu pun tidak bisa meny­elesaikan masalah yang men­jadi permasalahan krusial dalam peredaran dan juga penjualan minyak goreng di Jawa Barat, khususnya di Bo­gor. Sebab, menurut Yusfi, masalah utamanya bukan pada metode pembelian dan distribusinya. Tetapi, pada mafia yang bermain harga minyak goreng. ”Pengawasan akan lebih su­lit. Jualan melalui aplikasi akan lebih sulit dikontrol. Entah identifikasi pembeli layak atau tidak layak. Konsistensi pe­layanan optimal atau tidak. Bahkan ketika masyarakat mempunyai komplain pun akan sulit. Ke mana komplain­nya jika ada masalah?” jelasnya. Ia pun menilai operasi pa­sar lebih efektif daripada sosialisasi penjualan minyak goreng melalui aplikasi on­line. Sebab, operasi pasar akan lebih mudah diawasi dan menghindari pemborongan massal dari para mafia minyak goreng. ”Warga berhadapan langsung dengan penjual dan barang yang dijualnya. Karena itu, saya melihat aplikasi yang dilun­curkan gubernur Jawa Barat tersebut tidak akan efektif dan tidak akan menyelesaikan masalah masyarakat,” papar­nya. Sebelumnya, Ridwan Kamil menyebut program ini dituju­kan bagi masyarakat menengah ke bawah. “Alhamdulillah, aplikasi khu­sus untuk pemesanan minyak goreng curah bersubsidi baru diluncurkan hari ini. Program ini sebagai upaya memudah­kan masyarakat Jawa Barat memperoleh minyak goreng,” kata Kang Emil, sapaan karib­nya. Kang Emil menugaskan Ba­dan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Agro Jabar meny­ediakan minyak goreng terse­but. Teknis pemesanan minyak goreng di aplikasi Sapawarga tak bisa dilakukan pribadi, melainkan dikoordinasi RW, dengan prioritas wilayah yang harga minyak gorengnya ma­sih tinggi. Selain untuk meredam lon­jakan permintaan, pihak RW lebih mengetahui siapa saja warga yang paling membutu­hkan minyak goreng. “Jadi di aplikasi Sapawarga yang dipegang ketua RW, ting­gal di-klik saja pemesanan minyak gorengnya. Masukkan alamat, berapa jumlahnya, nanti dikirim. Jadi ibu-ibu tak usah antre lagi,” tutup Kang Emil. (ryn/rez/feb/run)