Apabila impor dibebaskan tanpa filter, pelaku usaha lokal akan kesulitan bersaing bahkan terancam gulung tikar.
Baca Juga: 3 Rekomendasi Smartphone RAM 8 GB dengan Harga 1 Jutaan Terbaik di Awal Tahun 2025
"Insentif di negara lain sangat besar, jadi mereka bisa menjual produknya dengan sangat murah. Kalau semua dibuka, kita tidak bisa bersaing," tambah Redma.
Situasi ini, jika tidak ditangani secara cermat, bisa berujung pada penurunan produksi, utilisasi industri yang rendah, bahkan gelombang PHK di sektor padat karya seperti tekstil.
Dalam upaya mendukung pemerintah tanpa mengorbankan daya saing nasional, Apsyfi mengusulkan agar deregulasi impor difokuskan pada bahan baku seperti kapas, yang saat ini masih sangat tergantung pada pasokan luar negeri.
Baca Juga: Wakil Bupati Bogor Pantau Irigasi dan Pelayanan di Wilayah Barat
Sebaliknya, untuk produk akhir seperti benang, kain, dan garmen, Apsyfi meminta agar pembatasan tetap diberlakukan, terutama terhadap barang-barang impor ilegal yang kerap masuk secara sembunyi-sembunyi ke pasar lokal.
"Kalau impor benang, kain, dan garmen dibatasi, maka konsumsi kapas lokal akan meningkat. Ini akan mengangkat utilisasi produsen dalam negeri juga," jelas Redma.
Dampak dari kebijakan ini tidak hanya menyentuh sektor industri, tapi juga berpotensi menggerus kontribusi sektor TPT terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca Juga: Pogram Wakaf Disorot, DPRD Kota Sukabumi : Kebijakan 'Mahiwal', Terkesan Dipaksakan
Industri tekstil adalah salah satu sektor strategis yang menyerap jutaan tenaga kerja. Ketika daya saing menurun, maka yang terancam bukan hanya bisnis, tetapi juga nasib jutaan buruh dan keluarga.
