METROPOLITAN - Sungguh ironi, kendati Kabupaten Bogor dikenal sebagai daerah di Jawa Barat dengan APBD besar, namun sayangnya, sampai sekarang masih banyak infrastruktur, utamanya jalan yang kondisinya rusak parah, bahkan bisa dibilang mirip kubangan kerbau, seperti yang terjadi di ruas jalan Jasingan – Tenjo.
“Sejak jalan ini rusak parah, tak terhitung pengendara motor yang terjatuh sampai terluka, karena mencoba menghindari lubang yang menganga di tengah badan jalan,” kata sejumlah warga, Senin (15/01).
Warga mengaku telah mengusulkan ke para petinggi di Pemerintahan Kabupaten Bogor, agar jalan tersebut secepatnya diperbaiki. “Informasi yang kami terima sih, tahun 2017 lalu, ada rencana diperbaiki, bahkan anggarannya sudah ada, tapi entah kenapa gagal dilaksanakan,” ujarnya.
Ketua DPRD Ade Ruhandi alias Jaro Ade mengatakan, ruas Jalan Jasinga – Tenjo, tahun 2017 lalu akan diperbaiki dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPERA), tapi gagal, karena uangnya ditarik kembali, imbas dari terlambatnya pelelangan. “Badan anggaran DPRD telah memasukan perbaikan Jalan Jasinga – Tenjo di APBD 2018 yang telah disahkan November 2017 lalu,” katanya.
Jalan Jasinga – Tenjo kata Jaro Ade merupakan akses untuk menghidupkan roda perekonomian di dua kecamatan, namun sejak jalan tersebut rusak, arus keluar masuk barang menjadi terhambat. “DPRD akan meminta Bupati Nurhayanti, agar proyek pembangunan dan perbaikan jalan yang gagal dilaksanakan tahun 2017 lalu, untuk dilelang di awal tahun ini,” jelasnya.
Jaro Ade mengungkapkan, APBD 2018 sudah disetujui Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, program-program pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan atau kebutuhan hajat hidup orang banyak, perintah dari gubernur harus disegerakan.
“Hasil evaluasi dari gubernur, APBD 2018 sudah tak ada masalah lagi, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya yang memiliki kegiatan fisik bisa secepatnya menyerahkan dokumen proyeknya ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) untuk dilelang,” katannya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Yani Hasan mengatakan, semua proyek yang gagal dilaksanakan di tahun 2017 baik itu dari DAK maupun Banprov akan dilelangkan pada awal tahun.
“Proyek yang awalnya akan dibiayai dengan DAK dan Banprov sudah masuk di APBD 2018, proses pelelangannya pun akan dilaksanakan di awal tahun, karena semua dokumennya telah lengkap,” katanya.
Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) Sekertarian Daerah Budi Cahya Wiryadi kepada Jurnal Bogor mengaku siap melelangkan semua proyek fisik diawal tahun. “Kita bekerja sesua permintaan pemilik proyek dalam hal ini SKPD, kalau dokumennya sudah diserahkan atau diterima, proyek akan langsung ditayangkan di layar LPSE, untuk dilelangkan,” katanya.
Namun kata Budi, sebelum lelang kegiatan fisik digelar, SKPD sebagai pemilik kegiatan akan mengajukan permohonan untuk lelang jasa konsultasi. “Nah, sampai pekan kedua Januari baru dua kegiatan pelelangan jasa konsultasi dari dua lembaga, yakni Sekertariat DPRD dan RSUD Leuwiliang,” tutupnya.
