METROPOLITAN – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) saat ini tengah men­jadi sorotan publik. Ketua Forum PKBM Kabu­paten Bogor, Budiantoro, mengatakan, pihaknya menda­pat informasi bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupa­ten Bogor telah menerima laporan dari Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) terkait ada­nya dugaan jumlah markup Warga Belajar (WB) di bebe­rapa PKBM Kabupaten Bogor. ”Ada LSM yang melapor ter­kait jumlah WB. Saat ini Dinas Pendidikan sedang melakukan monitoring dan evaluasi (Mo­nev) terkait laporan itu,” ka­tanya. Ia menjelaskan, ada satu PKBM yang memiliki jumlah siswa lebih dari 300 orang. Itu adalah hal wajar lantaran PKBM menampung warga yang tidak terkaver pendidikan formal. ”Bisa saja jika WB di salah satu PKBM lebih dari segitu, karena memang me­nampung warga yang tidak sekolah di lembaga formal,” jelasnya. Terkait aturan, mekanisme dan jumlah WB, sambung Budi, itu bisa dilihat atau langsung ditanyakan ke Dinas Pendidikan. Selain itu, keab­sahan WB tak harus dibukti­kan dengan KTP-el dan Kar­tu Keluarga (KK), tapi juga dari ijazah akhir WB tersebut. Sayang, beberapa PKBM enggan berkomentar terkait jumlah WB. Seperti di PKBM Prima Lestari, Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, tempat belajar warga itu ter­lihat kosong dan digembok. Sementara itu, Ketua PKBM Prima Lestari, Dedi, enggan memberikan jawaban ketika dihubungi lewat pesan singkat WA dan sambungan telepon. Menanggapi hal tersebut, Komunitas Pegiat Peduli Ling­kungan (Pepeling) melalui Ketua Bidang Pendidikan, Iwan, menegaskan, peng­elola PKBM itu bisa membe­rikan informasi dan bersifat terbuka. ”Pengelola seharus­nya bisa memberikan infor­masi terkait lembaga pendi­dikan yang dikelolanya. Kalau terkesan tertutup begitu ma­lah akan menimbulkan spe­kulasi yang membingungkan,” tegasnya.(ash/c/feb/py)