Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pembatasan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Barang Khusus Tambang pada ruas jalan di Kabupaten Bogor mendapat apresiasi dari banyak pihak. Salah satunya Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin. IMAN mengatakan, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bogor terus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor terkait sosialisasi hingga pem­berlakuan aturan ini. ”Yang berkaitan dengan penegakan perda itu teman-teman Dishub. Mereka yang punya atau leading sector-nya di sana. Tapi kita terus akan mendu­kung penegakan peraturan daerah yang membatasi ope­rasionalisasi truk tambang,” ungkap Iman saat mengha­diri acara di Hotel Duta Ber­lian Dramaga, kemarin. Sebab, lanjut Imam, memang ada hak-hak masyarakat lain yang harus dibenahi dengan kehadiran truk-truk tambang. Aktivitas truk tambang selama ini menyebabkan aktivitas masyarakat yang dilalui truk tambang jadi terhambat. Se­hingga dengan bupati mener­bitkan peraturan yang mem­batasi jam operasional diha­rapkan bisa berimbang dengan masyarakat dan tidak juga menghalangi kegiatan ope­rasional pertambangan di wilayah Kabupaten Bogor. Jika truk tambang tersebut melanggar Undang-Undang Lalu Lintas, maka dari Sat­lantas Polres Bogor akan melakukan penindakan. Jika yang dilanggar adalah Pera­turan Daerah (Perda), maka Dinas Perhubungan atau Sat­pol PP Kabupaten Bogor ber­hak melakukan penindakan. ”Kalau itu melanggar UU Lalin yang akan melakukan penegakan hukum dari Sat­lantas. Lalu kalau yang dilang­gar adalah peraturan daerah, maka teman-teman Dinas Perhubungan ataupun Satpol PP, PPNS yang dimiliki Pe­merintah Kabupaten Bogor akan melakukan penegakan hukumnya,” tegasnya. (ads/c/ els/py)