METROPOLITAN.ID - Komisi II DPRD Kota Bogor telah merampungkan pembahasan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2024 bersama seluruh mitra kerja di sektor pendapatan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Proses diskusi berlangsung secara intens dan produktif guna memastikan penerimaan daerah berjalan optimal dan efisien.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi II menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis yang bertujuan agar arah kebijakan pembangunan serta fiskal Pemerintah Kota Bogor lebih fokus, terarah, dan memberi dampak langsung kepada masyarakat.
Baca Juga: Tempat Wisata Baru Drini Park yang Ada di Yogyakarta, Buat Referensi Liburan Akhir Pekan Nih Guys!
Salah satu poin penting yang disorot adalah perlunya penguatan sistem pembayaran digital, khususnya dalam sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) serta sumber pendapatan lainnya.
Ketua Komisi II, Abdul Kadir Hasbi Alatas, menjelaskan bahwa digitalisasi pembayaran bukan hanya bentuk modernisasi layanan publik.
tetapi juga menjadi langkah konkret untuk mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Baca Juga: Paulo Fonseca Kecewa Berat Usai Lyon Disingkirkan Manchester United Secara Dramatis
“Kami minta Pemkot segera menyusun peta jalan transformasi digital di bidang pembayaran pajak dan retribusi agar pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, tepat, dan meminimalisir risiko kebocoran,” ujarnya.
Komisi II juga menekankan pentingnya integrasi sistem antarinstansi, seperti antara BUMD, Badan Pendapatan Daerah, serta perangkat daerah lainnya, agar digitalisasi tidak berjalan terpisah, melainkan sebagai satu ekosistem yang terintegrasi.
Selain dorongan digitalisasi, Komisi II turut merekomendasikan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembaruan infrastruktur teknologi, dan edukasi kepada masyarakat agar mampu beradaptasi dengan sistem baru.
Pembahasan LKPJ ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh dan mendukung peningkatan kemandirian fiskal Kota Bogor ke depan.***
