“Data bukan hanya angka, tetapi dasar kebijakan. Jika data tidak akurat, maka kebijakan juga akan meleset. Karena itu ground check ini menjadi sangat penting, termasuk dalam mendukung keberlanjutan program UHC di Kabupaten Bogor,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut juga dibahas tantangan pelaksanaan ground check PBI JK Non Aktif yang saat ini masih berjalan di lapangan, termasuk perlunya percepatan, pemerataan capaian.
Serta peningkatan kualitas verifikasi agar tidak terjadi kesalahan sasaran dalam penetapan kepesertaan.
Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan proses ground check ini dapat diselesaikan secara optimal sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Sehingga tidak mengganggu keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bogor.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Bogor dan BPS menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola data terpadu, mempercepat perbaikan data sosial ekonomi.
Serta memastikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang benar-benar berhak menerima manfaat.
“Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan data yang akurat, kebijakan yang tepat sasaran, serta penguatan program UHC demi pelayanan kesehatan yang semakin merata di Kabupaten Bogor,” tutup Bambang.***
