METROPOLITAN.ID - Pembangunan jalan khusus tambang di Kecamatan Cigudeg dan Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, menyisakan kepedihan bagi masyarakat diujung barat.
Terlebih yang tinggal diperbatasan dua Provinsi Jawa Barat dan Banten.
Terkait pembangunan jalan khusus tambang, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Prasetyawati mengatakan bahwa pembangunan harus diserahkan kepada pemerintah pusat lantaran tak mungkin dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga: Perumda Transportasi Pakuan Cari Investor Bangun Proyek Trem di Kota Bogor
"Untuk pembangunan jalur tambang jika pemerintah Provinsi Jawa barat tidak mampu, itu harus lari kepusat. Itu sudah ada Undang-Undangnya terkait jalan tersebut," kata Prasetyawati.
Alasannya, nilai pembangunan jalan khusus tambang bisa jadi hampir sama dengan jumlah APBD Provinsi Jawa Barat.
"Karena nilanya hampir sama dengan nilai APBD Provinsi Jabar. Jadi tidak mungkin dibiyayai oleh Provinsi. Karena jalan tersebut memang sangat diperlukan segera. Jadi harus diambil alih" terang Prasetyawati.
Baca Juga: Maruarar Sirait Bertemu Jokowi Sebelum Kembalikan Kartu Anggota PDIP, Ini Kata Istana
Sementara itu, Anggota DPR RI, Mulyadi menuturkan bahwa sudah melakukan kunjungan ke wilayah Parungpanjang untuk menyerap aspirasi masyarakat tentang pembangunan jalan khusus tambang.
"Insya Allah akan diperjuangkan. Untuk dapat atensi pemerintah," kata dia.
Menurut Mulyadi, ada 3 opsi untuk pembangunan jalur khusus tambang
Pertama, merevitalisasi jalur tambang yang sudah ada dan mengingkatkan kualitasnya.
Kedua, ia meminta komitmen atau orang perusahan yang sudah janji dengan Pemprov Jabar untuk melaksanakan pembangunan jalan khusus tambang.
"Kalau tidak bisa merealisasikan oleh perusahan. Terakhir untuk opsi ketiga maka dengan APBN, kita bakal realisasikan," pungkas dia. (Mul)