Rumah kumuh berdinding anyaman bambu, tak jauh dari Kantor Desa Tegal, Kecamatan Kemang, nampak reyot. Sang pemilik warga Kampung Tegal, RT 03/04, Nisun (65) mengaku sudah puluhan tahun mendiami rumah tersebut. Sehari-hari istrinya, Titin (50), mencari nafkah dengan berjualan nasi uduk untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Meski keuntungan jualan nasi uduk Rp30 ribu per hari dan hanya mencukupi untuk satu kali makan, tapi ia merasa bersyukur anak-anaknya masih bisa makan dan sekolah. Sebagai kepala keluarga, Nisun saat ini tidak lagi bekerja karena kondisi fisiknya yang tengah didera sakit. ”Saat ini, saya tidak lagi bekerja. Tapi, saya punya mimpi ingin memperbaiki rumah. Sayangnya, saya cuma bisa berharap. Dulu, pak camat pernah menjanjikan akan lakukan perbaikan. Tapi, ditunggu-tunggu sampai sekarang janji itu belum terealisasi,” ujarnya kepada Metropolitan, kemarin.
Nisun kini hanya bisa pasrah. Sebagai warga miskin, ia mengaku tahu diri, tak berani menagih janji kepada pejabat setempat. Meski kediamannya terbilang tidak jauh dari kantor desa dan sehari-hari dilalui staf pemerintahan desa, juga kepala desa, tapi ia memilih diam dan berdoa agar pemerintah kabupaten terusik ingatan dan niatnya untuk memperbaiki rumah. “Yah kalau bapak punya uang mah mungkin udah dibangun. Bapak enggak kerja, paling hasil jualan ibu berapa. Sedangkan anak-anak masih pada sekolah,” imbuhnya.
Rumah Nisun luput dari perhatian dan belum pernah didata untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Padahal, secara fisik kondisi rumah itu sudah masuk kriteria mendapatkan layanan program sosial Pemkab Bogor. Ia pun kini hanya bisa pasrah dan mengusap dada. Menyoroti masih banyaknya warga gakin yang luput dari perhatian pemerintah daerah, aktivis Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB) Ruhiyat Sujana ikut angkat bicara. ”Bupati Bogor, Nurhayanti, harus menuntaskan program RTLH sampai batas masa jabatannya sesuai dengan komitmen yang tertuang dalam program 25 Penciri. Saya prihatin, sejauh ini masih banyak aparat desa atau kecamatan seperti tidak peka dengan lingkungannya terbukti dengan masih banyaknya warga gakin yang belum tersentuh program perbaikan RTLH. Selain itu, para wakil rakyat semestinya bisa membuka mata, saat reses. Ini adalah tugas wakil rakyat sebagai perpanjangan aspirasi rakyat. Jangan malah ikut melakukan pembiaran,” tandasnya.
(khr/b/sal)
