Ketua Forum Mahasiswa Bogor (FMB) Sabri Maulana Ibrahim mengatakan, infrastruktur merupakan layanan dan fasilitas vital bagi masyarakat. Karena keberadaannya akan meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomi antar masyarakat dari berbagai daerah. Suatu daerah akan menjadi lebih maju bila kondisi infrastruktur semakin bagus kualitasnya. Oleh karena itu, di negara-negara maju, pembangunan menjadi prioritas utama.
"Kenyataan ini bertolak belakang dengan kondisi jalan-jalan di Kabupaten Bogor, khususnya Bogor bagian utara yang mayoritas jalan di sana dalam keadaan rusak. Mulai dari kategori sedang hingga rusak parah alias tidak layak guna. Kerusakan jalan seolah menjadi pemandangan wajib di berbagai sudut," ujarnya kepada Metropolitan, kemarin. Padahal kerusakan jalan ini, lanjut Sabri, akan menghambat kemajuan masyarakat dan berpotensi meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. Dugaan praktek korupsi dan kolusi masih kental dalam setiap tender pengadaan jalan. Sehingga tidak sedikit jalan yang seharusnya bisa awet hingga 5 - 10 tahun, namun hanya dalam tempo setahun sudah mulai rusak dan harus diperbaiki.
"Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor sangat belum merata, khususnya di bagian utara Kabupaten Bogor. Dari seluruh ruas jalan yang ada belum semua terpelihara dengan baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya. Selain harus merata, pembangunan infrastruktur jalan juga memerlukan perencanaan yang matang sejak awal. Permasalahan kerusakan jalan yang tak kunjung usai salah satunya disebabkan hujan berintensitas tinggi dan truk tambang yang lalu lalang. Seperti di kawasan Gunungsindur dan Rumpin," tambahnya.
Masih kata Sabri, permasalahan lainnya jalan ditentukan juga oleh proses pemeliharaannya, seperti dibatasi tonasenya, jadi pembagian kualifikasi jalan berdasarkan tonase kendaraan perlu dikaji secara akademik oleh ahli di bidang terkait. Hasil penelitian akademisi nantinya dijadikan rujukannya saat berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perhubungan (Dishub) dan dinas terkait lainnya. Jadi tidaknya pengualifikasian tersebut tergantung pada hasil naskah akademik. Adapun setelah ditetapkan domain pengguna Perda tersebut lebih pada Dinas Perhubungan. Tonase kendaraan truk pengangkut material tambang di wilayah utara menjadi pengawasan petugas dinas tersebut.
"Pentingnya inovasi juga harus digembleng lagi. Di Malaysia sudah ditemukan gebrakan inovasi Fibre Mastic Asphalt (FMA) yang tahan beban tinggi dan mempunyai jangka waktu yang tahan lebih lama.Teknologi yang menggunakan selulos fiber sebagai bahan pembinaan merupakan fiber yang dihasilkan dari bahan buangan domestik kelapa sawit. Jadi bukan hotmix dan beton saja. Lalu pentingnya perusahaan tambang yang ada di sekitar jalan rusak dan minim penerangan, wajib mengucurkan dana CSR nya untuk perbaikan dan perawatan jalan, jangan sampai dana CSR ini hanya dinikmati segelintir orang saja. Dan pemerintah harus hadir untuk mengawal itu," imbuhnya.
Lanjut pria yang aktif juga di lingkungan hidup ini, dengan ini dirinya memperingatkan pihak Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas PUPR Kabupaten Bogor selaku penanggung jawab penyelenggaraan jalan tidak boleh ketinggalan dalam upaya berinovasi membuat teknologi jalan yang semakin berkualitas.
"Dalam hal ini, pemerintah sudah saatnya membuka diri untuk menerima kritik, sumbang dan saran dari masyarakat terkait dengan kualitas jalan dan teknologi penyelenggaraan jalan raya. Dengan cara seperti ini, Pemerintah akan mampu mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam mengontrol kualitas jalan dan jalan raya," pungkasnya.
(dyn/b/sal/py)
