METROPOLITAN - Pemerin­tah telah berupaya agar di tengah pandemi corona atau Covid-19, masyarakat tetap mendapatkan berbagai bantuan guna men­ekan dampak yang ditimbul­kan wabah tersebut. Salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sayang, sampai saat ini seba­gian masyarakat penerima bantuan tersebut merasa tak sepenuhnya mendapat hak mereka yang diamanahkan melalui pemerintah desa ini. Seperti yang dialami Alex, warga RW 06, Desa Cikeasudik, Kecamatan Gunungputri, Ka­bupaten Bogor, mengaku selain banyak warga lain juga mengelu­hkan penyaluran BLT Desa Cikeasudik. “Seharusnya dapat Rp600 ribu malah menjadi Rp500 ribu per warga,” katanya. Ia menyebut penyaluran BLT kali ini tidak lagi melalui re­kening pribadi, melainkan petugas desa yang langsung memberikan dana bantuan tersebut ke tiap warga pene­rima manfaat. “Kebanyakan yang diberikan itu adalah para pendukung kades (kepala desa) saat pilkades (pemilihan kepala desa, red),” ujarnya. Saat dikonfirmasi, Sekretaris Desa Cikeasudik Imam Artha Kusuma mengaku tidak ter­jadi pemotongan pada penyalu­ran dana BLT tersebut. “Tidak ada (pemotongan, red),” ung­kapnya. Ia menuturkan, tahap per­tama pembagian dilakukan langsung di kantor Desa Ci­keasudik. Tahap kedua, penyaluran diberikan langsung kepada warga dengan men­datangi rumah para penerima manfaat tersebut. Menyusul pengecekan stiker sebagai tanda telah menerima ban­tuan. “Arahan awal dari pusat melalui rekening, lalu ada arahan berikutnya bisa langs­ung atau cash,” tuturnya. Ia mengaku hal tersebut dila­kukan sesuai arahan pemerin­tah pusat, mengingat masa pandemi Covid-19 saat ini masih berlangsung. Jika diba­gikan di kantor desa maka akan terjadi penumpukan warga. “Di kami ada 174 KPM (Kelu­arga Penerima Manfaat, red),” bebernya. Selain di Gunungputri, penyaluran bantuan sosial (bansos) pun dikeluhkan war­ga Desa Tegal, Kecamatan Kemang. Informasi yang bere­dar, untuk mendapatkan ban­tuan dari presiden atau banpres, warga merogoh kantong untuk menebus paket tersebut sebe­sar Rp70 ribu sampai Rp75 ribu. Biaya itu dipinta oknum yang memanfaatkan bansos tersebut. Sementara itu, Sekretaris Desa Tegal Ahmad Jaenudin membenarkan adanya pene­busan bansos yang dimanfaat­kan oknum. Namun ia mem­bantah jika hal itu dilakukan pihak desa. “Bukan dari desa. Kami juga lagi cari aktor per­tamanya. Banpres itu nggak turun ke desa. Banpres itu tu­runnya di kota atau kelurahan. Untuk desa penyalurannya lewat Kantor Pos dan itu gratis,” kata Ahmad. Dengan adanya persoalan itu, ia mengaku pihaknya langsung ke lokasi lalu me­negur dan menyetop kegia­tan tersebut. “Info soal pene­busan bansos kurang valid. Ada yang bilang Rp50 ribu, Rp70 ribu. Ada juga yang bi­lang sampai Rp90 ribu. Kemun­gkinan ini beberapa tangan. Untuk oknumnya belum ke­tahuan. Bahasanya tebus murah tapi pakai kantong bansos,” pungkasnya. (reg/rb/khr/c/els/run)