METROPOLITAN - Lambat­nya penyelesaian dari peker­jaan proyek pembangunan RSUD utara Parung di Desa Cogreg, Kecamatan Parung, menjadi sorotan banyak pihak. Sebab, hingga habisnya masa waktu kontrak kerja, ditambah dua kali kesempatan tambahan waktu kerja (adendum), tetap saja belum selesai. Bahkan, sejumlah masyara­kat dari wilayah Bogor Utara dan wakil rakyat dari Dapil VI juga memberikan tang­gapan terkait hal itu. Salah satunya dari Alwi Asparin, aktivis muda dari Bogor Ut­ara yang tergabung dalam Daya Mahasiswa Sunda. “Keterlambatan penyele­saian proyek RSUD Parung tentu dampaknya akan meru­gikan masyarakat Bogor Utara guna mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik. Maka sangat perlu un­tuk terus dikawal dan dia­wasi,” cetus Alwi. Sementara itu, wakil rakyat dari Dapil VI Kabupaten Bo­gor, Edi Kusmana Surya At­maja atau yang akrab disapa Eksa, mengaku sepakat dengan adanya fungsi peng­awasan yang dilakukan ma­syarakat. “Tapi fungsi pengawasan tersebut harus dilakukan objektif dan disertai bukti-bukti yang bisa dipertang­gungjawabkan untuk penega­kan supremasi hukum,” ujar legislator PPP itu. Politisi asal Kecamatan Gunungsindur itu menjelas­kan adanya keterlambatan pekerjaan dari pihak pelaks­ana proyek RSUD Parung juga disebabkan sikap kurang tegas dari pihak Dinas Kese­hatan (Dinkes) Kabupaten Bogor. ”Sebab, selaku SKPD yang menjadi leading sektor dari tender proyek RSUD Parung tersebut,” ucap Edi Kusmana Surya. Terlebih lagi, lanjutnya, kontur tanah di lokasi protek juga menjadi permasalahan tersendiri. Sehingga, seha­rusnya 48 hari awal bisa mela­kukan tahapan pekerjaan pembangunan gedung, wak­tunya habis untuk melakukan pengurukan rawa. “Sepanjang yang saya tahu, anggaran dana pembangunan RSUD ini kan dari Provinsi Jabar. Seharusnya tidak semua persoalan yang diduga ada tindak pidana korupsi dilapor ke KPK. Kan bisa juga dia­porkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat,” pungkas­nya. (mul/suf/run)