METROPOLITAN.ID - Nama Jerome Polin kembali menjadi sorotan publik setelah mengkritik keras pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, terkait tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan.
Kritik tersebut disampaikan Jerome Polin melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @jeromepolin pada Kamis (21/8/2025).
Video terkai hitungan kekeliruan tunjangan rumah ini telah menarik perhatian luas hingga ditonton lebih dari 11 juta kali dan memicu gelombang komentar pedas dari netizen.
Kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memang menjadi isu panas yang memicu pro dan kontra di masyarakat.
Jerome Polin, seorang kreator konten sekaligus lulusan Matematika Terapan dari Universitas Waseda, Jepang, secara tajam mempertanyakan logika dan perhitungan yang digunakan oleh Adies Kadir dalam menjelaskan tunjangan tersebut.
Baca Juga: Kasus Pemerkosaan Anak di Bawean Gresik: Pria 47 Tahun Ditangkap, Korban Hamil 4 Bulan
Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Adies Kadir menyebut bahwa tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan masih kurang untuk menutup biaya kos di sekitar kawasan Senayan yang mahal.
Ia menjelaskan, jika biaya kos Rp 3 juta dikalikan 26 hari kerja, totalnya mencapai Rp 78 juta per bulan.
Pernyataan ini secara langsung mendapat kritik dari Jerome Polin yang menilai hitungan tersebut cacat logika.
Jerome dengan nada santai tapi tegas menjelaskan bahwa perhitungan yang benar adalah biaya kos Rp 3 juta per bulan, sehingga tidak mungkin biaya tersebut dikalikan dengan jumlah hari kerja.
Ia juga menunjukkan bahwa setelah mengurangi biaya kos Rp 3 juta dari tunjangan Rp 50 juta, anggota DPR masih memiliki sisa sebesar Rp 47 juta per bulan.
Baca Juga: Ramai Kenaikan Tunjangan DPR, Vokalis Hindia Baskara Putra Lontarkan Kritik Tajam
Pernyataan Adies yang menyebut anggota DPR justru harus menambah uang pribadi (nombok) dengan tunjangan ini langsung dipatahkan oleh Jerome.
Lebih jauh, Jerome mengkritik ketimpangan yang terjadi antara besarnya tunjangan yang diterima para anggota DPR dengan kondisi ekonomi rakyat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
