METROPOLITAN.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah mendapatkan rekoemndasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melaksanakan open bidding atau lelang jabatan eselon II.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor Irwan Purnawan mengatakan, setelah mendapatkan rekomendasi dari KASN, Pemkab Bogor perlu meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menggelar open bidding.
"Setelah mendapatkan rekomendasi dari KASN saat ini kita sedang meminta izin dari Mendagri. Setelah izin keluar baru kita akan laksanakan open bidding," kata Irwan.
Dalam mengisi kekosongan jabatan eselon II di lingkup Pemkab Bogor, Irwan menyebutkan pihaknya akan melakukan asesment kepada beberapa dinas setelah itu baru akan dilaksanakan open bidding.
"Kita akan melakukan asesment dulu setelah itu baru kita laksanakan open bidding jadi paralel," paparnya.
Baca Juga: Jelang Ramadhan 2023, Sepeda Motor Knalpot Brong Masih Bebas Berkeliaran di Kota Bogor
Kekosongan jabatan eselon II atau setara kepala dinas di lingkup Pemkab Bogor ini cukup banyak. Setidaknya ada tujuh jabatan eselon II yang kosong, diantaranya dua jabatan Asisten Daerah, Kepala Badang Penanggulangan Bencana, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta beberapa jabatan lainnya.
Baca Juga: Marshel Widianto Mendadak Pamer Foto Bayi, Netizen Bingung dan Tanya Kapan Nikahi Cesen Eks JKT48
Kekosongan jabatan eselon II tersebut sempat menjadi perhatian Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman. Ia meminta agar Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan agar segera mengisi kekosongan jabatan struktural di lingkup Pemkab Bogor.
Usep mendorong hal tersebut bukan tanpa alasan. Menurut dia, lambatnya pengisian jabatan di Pemkab Bogor karena proses birokrasi yang lama di pemerintah pusat.
