METROPOLITAN.ID - Selepas melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota Bogor, ratusan sopir angkot menggeruduk kantor DPRD Kota Bogor, Senin 17 April 2023.
Para sopir angkot menuntut agar pemerintah segera menentukan tarif Biskita Transpakuan, yang sudah beroperasi sekitar dua tahun tanpa tarif alias gratis.
Para sopir angkot diterima Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Heri Cahyono, anggota Komisi I Mulyadi dan anggota Komisi III Safrudin Bima di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor.
Baca Juga: Sopir Angkot di Bogor Ontrog Kantor Bima Arya, Minta Biskita Transpakuan Berbayar
Dalam audiensi tersebut, salah satu sopir angkot, Ruli menyampaikan tuntutan untuk segera menetapkan tarif Biskita Transpakuan, ditujukan agar terdapat persaingan usaha yang sehat.
"Kalau Biskita Transpakuan gratis, sedangkan kita (angkot) berbayar, tentu warga memilih yang gratis. Makanya kami menuntut DPRD Kota Bogor agar segera mendorong Pemkot Bogor untuk menetapkan tarif Biskita," katanya.
Tak hanya itu, keberadaan Biskita Transpakuan yang berada di jalur trayek yang sama dengan angkot juga disinyalir menjadi persoalan bagi para sopir angkot.
Baca Juga: Beredar Kabar Biskita Transpakuan Dikenakan Tarif Rp5 Ribu Maret 2023, Kadishub Kota Bogor : Hoax
Meski sempat ada transportasi serupa seperti Biskita yakni Bus Transpakuan, namun keberadaannya tidak menggangu keberlangsungan operasional angkot.
Sebab, selain memiliki trayek yang berbeda, tetapi masyarakat juga dikenakan tarif.
Sehingga para sopir angkot pun menuntut, jika Biskita Transpakuan tidak dikenakan tarif, maka harus diberhentikan operasionalnya.
Baca Juga: Tarif Biskita Transpakuan Bogor Dipatok Rp4.000 Sekali Jalan, Berlaku Minggu Depan
"Kami meminta agar DPRD Kota Bogor mendorong kepada pihak yang berkompeten agar Biskita Transpakuan segera berbayar. Dengan catatan jika biskita tidak berbayar agar di stop operasionalnya," tukas dia
Di lokasi yang sama, Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Heri Cahyono menekankan akan menampung dan menindaklanjuti aspirasi sopir angkot.
