METROPOLITAN.id - Persoalan penggunaan data kependudukan palsu yang digunakan pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi di sekolah setingkat SMPN di Kota Bogor memasuki babak baru.
Teranyar, Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku menerima laporan dari Tim Khusus, ada sebanyak 913 pendaftar PPDB SMPN di Kota Bogor yang terindikasi bermasalah, atau mendaftar masuk sekolah menggunakan data kependudukan palsu.
Hal itu diungkapkan Bima Arya saat menggelar keterangan pers terkait PPDB di teras Balai Kota Bogor pada Minggu, 9 Juli 2023.
"Jadi saya meminta laporan dari tim verifikasi PPDB, yang dipimpin oleh Pak Irwan (Asisten Pemerintahan), dilaporkan bahwa ada 913 pendaftar yang memiliki indikasi bermasalah," kata Bima Arya.
"Dan saat ini sudah dilakukan verifikasi faktual di lapangan sejumlah 763 orang, jadi masih ada sekitar 150 lagi yang masih on progres," sambung dia.
Baca Juga: Bima Arya Minta Sistem Zonasi pada PPDB Dihapus
Menurut Bima Arya, dari 913 pendaftar PPDB SMPN di Kota Bogor, yang sudah terverifikasi menggunakan data palsu ada sebanyak 155 orang.
"Dari angka itu sejauh ini, 155 (orang) tidak sesuai. Artinya tidak ditemukan nama yang bersangkutan di lokasi yang didatangi," ucap Bima Arya.
Meski begitu, diyakini Bima Arya, proses verifikasi faktual pendaftar PPDB ini masih terus dilanjutkan Tim Khusus sampai dua hari ke depan, sehingga masih memungkinkan jumlahnya akan bertambah.
"Ini tentu masih akan kita lanjutkan sampai hari terakhir, karena kita undur sampai Selasa (pengumuman penerimaan siswa melalui jalur zonasi). Jadi masih ada 2 hari ke depan untuk melanjutkan ini," imbuh Bima Arya.
"Dan nanti nama-nama pendaftar yang terbukti tidak ditemukan namanya di lapangan, di domisili yang didaftarkan, maka nama itu akan dikeluarkan," sambung dia.
Baca Juga: Ogah Bayar Rp10 Juta buat Calo Ubah KK, Pendaftar PPDB Jalur Zonasi Gagal Masuk SMAN 4 Bogor
"Sekali lagi, nama itu akan dikeluarkan dari pendaftaran PPDB. Otomatis nama yang di bawahnya akan naik ke atas. Dan akan kita umumkan untuk SMP pada hari Selasa, 11 Juli 2023," ungkap Bima Arya.
Pada kesempatan ini, Bima Arya juga meminta kepada publik untuk terus menyampaikan seluruh data, jika terjadi adanya indikasi manipulasi kepada nomor aduan Pemkot Bogor.
