Keinginan warga Kabupaten Bogor yang tinggal di bagian timur untuk melepaskan diri dan menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) mulai ada titik terang. DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor sudah melakukan sejumlah langkah, diantaranya pengkajian soal akademis dan lokasi bakan calon ibukota Kabupaten Bogor Timur (KBT). Anggaran pengkajian ini membutukan anggaran Rp350 juta.
Usai menggelar audiensi di Kantor Bupati, Tim Presidium Bogor Timur bertemu Ketua DPRD Kabupaten DPRD Ade Ruhandi alias Jaro Ade dan dua anggota dewan lainya di ruang sidang paripurna DPRD. Mereka memaparkan keluhan dan kesah mereka yang sudah tiga tahun menantikan ada pemekaran Bogor Timur. Jaro Ade mengatakan, keinginan rakyat dari tujuh kecamatan di wilayah Bogor Timur untuk mendirikan DOB Kabupaten Bogor Timur sangat rasional dan DPRD telah setuju dan yang menjadi pertimbangan luasnya wilayah Kabupaten Bogor.
Bentuk persetujuan DPRD, satu diantaranya dengan menyetujui pengalokasian anggaran untuk kajian akademis dan lokasi calon ibukota KBT. Langkah ini serupa yang dilakukan untuk Kabupaten Bogor Barat. “Saat ini hasil kajiannya masih ada di Pemkab Bogor. Setelah Bupati Nurhayanti pulang umrah, DPRD akan mengirimkan surat agar hasil kajian segera diserahkan sebagai bahan rekomendasi pengesahan KBT ke gubernur Jawa Barat,” ujarnya.
Pemekaran KBT itu, kata dia, bukan barang baru. Sejak 1990 sudah ada rencana, jika wilayah Kabupaten Bogor harus dibagi. DPRD sekarang hanya melanjutkan saja, apalagi sudah ada aspirasi dari masyarakat yang diwakili presidium. “Kami yakin, Pemprov Jawa Barat pun akan setuju merekomendasikan KBT dibentuk. Namun, keputusan kapan KBT terealisasi ada ditangan pemerintah pusat, sama dengan Kabupaten Bogor Barat,” bebernya.
Anggota DPRD dari Bogor Timur Mochamad Hanafi dan Adi Suwardi menambahkan, secara kelembagaan, tak satupun anggota DPRD yang menolak pemekaran KBT. “Pertimbangannya banyak, diantaranya luasnya wilayah Kabupaten Bogor, sekaligus untuk meratakan pembangunan,” katanya
Menurut Adi, dari sisi aturan perundang-undangan KBT layak menjadi DOB, karena syaratnya administrasinya sudah memenuhi. rakyat Bogor Timur harus lebih bersabar, karena pemekaran KBT akan terealisasi setelah Kabupaten Bogor Barat (KBB) disahkan menjadi DOB baru. “Kami sangat yakin ketika KBT dibentuk, rakyat Bogor secara keseluruhan baik yang tinggal di ujung barat, tengah dan selatan akan jauh lebih sejahtera dan maju. Seperti yang dialami Kota Depok, di mana sebelumnya wilayah yang berbatasan dengan Jakarta tersebut menjadi bagian dari Kabupaten Bogor,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Ekonomi Presidium Sudirja mengatakan, kedatangan Presidium DOB Bogor Timur ke Kantor Bupati dan DPRD untuk menanyakan hasil kajian DOB Bogor Timur karena tidak ada tidak lajutnya. Padahal, hasil kajian tersebut harus dilaporkan secepatnya kepada Gubenur Jabar. Namun yang terjadi antara legislatif dengan eksekutif tidak ada kesepahaman.
“Hampir 50 persen wilayah Bogor Timur menjadi penyumbang PAD di Kabupaten Bogor. Hal itulah yang mendasari usulan DOB,”ujarnya.
Usulan pemekaran di provinsi, kata Sudirja, bisa cepat apabila mengunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 terkait DOB. Meskipun pusat belum mencabut moratorium pembentukan DOB, pemekaran Bogor Timur bisa berjalan.“Kami optimis bogor timur mekar, karna tahapan sudah mulai berjalan dan berharap kebijakan politik terkait moratorium di tahun 2019 di cabut,” pintanya.
Sampai saat ini, tahapan DOB Bogor Timur sudah sampai penganggaran kajian batas-batas dan kajian ibukota. Anggran sudah diputuskan tinggal di paripurna untuk meminta persetujuan bersama Bupati dengan DPRD. “Kemungkinan untuk kajian akademis tentang potensi wilayah menghabiskan anggraan Rp350 juta,” tukasnya.
Sekretaris Jendral Presidium Bogor Timur Alex Slamet Riadi menambahkan, pemekaran DOB Bogor Timur diyakini sudah memenuhi syarat potensi daerah. Menurut Alex, potensi pendapatan di wilayahnya cukup besar yakni hampir 50 persen dari nilai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor setiap tahun yang mencapai Rp2,4 triliun.
Menurut Alex, pemekaran wilayah tidak hanya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat karena hal itu sebenarnya bisa diatasi dengan teknologi. Ia mengatakan tujuannya lebih memfokuskan pengelolaan wilayah yang selama ini dianggap tak sebanding dengan pembangunan yang dilakukan di wilayah tengah Kabupaten Bogor.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Herdi yang mengikuti pertemuan dengan presidium DOB Bogor Timur mengakui upaya pemerintah daerahnya sudah maksimal. "Mereka inginnya ada surat kepastian dibahas di paripurna sementara anggarannya juga baru turun," katanya singkat.
(ads/c/els)
