Alternatif kedua, Pemkot Bogor membangun Prasarana, sedangkan PT INKA menyediakan sarana dan operasional. Ada pun estimasi tiket sekitar Rp 6.000. Alternatif ketiga, PT INKA menyiapkan seluruhnya mulai dari sarana, prasarana dan operasionalnya. Adapun estimasi tiket yang akan dibebankan adalah Rp 9.000.
"Untuk sarana, estimasi harga per tramset Rp 22 miliar atau rata-rata harga Rp 7,5 miliar per car. Untuk prasarana Rp 12 miliar per kilometer (tidak termasuk peralatan persinyalan), " katanya.
Di tempat yang sama, Direktur Lalu Lintas Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Danto Restyawan, menyuguhkan beberapa skema pembiayaan.
"Ada lima pilihan skema pembiayaan, yakni Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Penugasan kepada BUMN (memerlukan Perpres), Masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), Investasi BUMN/Swasta/Konsorsium dan yang terakhir adalah Kombinasi investasi dan APBN (sarana dan pengoperasian oleh investor, pembangunan prasarana oleh APBN), " ujar Danto.
Direktur Prasarana BPTJ Edi Nursalam, sangat berharap Pemkot Bogor bisa menjalin kerjasama dengan BUMN PT INKA agar bisa menjadi dasar pemberian PSO kepada badan usaha.
"Perlu surat dari Wali Kota Bogor kepada Presiden agar program ini masuk ke dalam PSN. Pemkot Bogor juga perlu meyakinkan Pemerintah Pusat (Presiden, Kemenhub, Bappenas) bahwa tram layak dibangun di Kota Bogor. Wali Kota juga harus segera mengambil keputusan mengambil atau tidak bantuan dari tram Utrecht, Belanda. Dan yang pasti harus menyiapkan dukungan politik, sosial, fasilitas pendukung dan lain-lain untuk pengoperasioan tram, " jelasnya.
Selain diskusi, rombongan Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor juga diajak untuk melihat proses produksi kereta api, LRT dan bahkan mencicipi tram produksi INKA yang menggunakan tenaga baterai. (ogi/c/yok)
