METROPOLITAN - Biasanya para orang tua siswa yang menjerit karena kebijakan sekolah yang dinilainya tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Tetapi lain halnya dengan Kepala SMKN 2 Bogor, Joko Mustiko. Dia menjerit akibat tunggakan siswa SMKN dalam kurun waktu 2016–2019 nilainya mencapai Rp2 miliar.
“Bagaimana kita tidak menjerit. Tunggakan itu kan pengeluaran yang selama ini digunakan para siswa untuk kegiatan belajar mengajar, terutama kebutuhan praktek. Kini mereka sudah pada lulus, tetapi angka ini sekarang menjadi tanggung jawab kami di sekolah” ungkap Joko.
Joko merincikan untuk tahun ajaran 2015–2016 saja tunggakan siswa mencapai Rp1,2 miliar, tahun ajaran 2017-2018 Rp72 juta dan tahun 2018– 2019 untuk kelas 11 tunggakannya mencapai Rp356 juta, kelas 12 Rp363 juta. Belum lagi sebanyak 179 orang kelas 10 meminta permohonan keringanan. Ia meminta orang tua jangan hanya melihat sekolah dapat bnatuan dana BOS dari pemerintah saja.
“Coba silakan dihitung sendiri, berapa besaran dana BOS bagi siswa, berapa juga dana operasional per siswanya per hari, per bulan hingga per tahun. Dana itu kan tidak cukup, makanya kita ambil kebijakan melalui, Dana Sumbangan Pembangunan (DSP) dan SPP. Itupun tidak semuanya bayar. Lantas apakah karena belum bayar SPP, para siswa tidak kita berikan pembelajaran, kan tidak begitu, mereka tetap saja diikutkan belajar,” katanya,
Joko mengaku sudah membuat tim untuk mencari alamat orang tua siswa, kemudian dipanggil untuk diberikan ijazah.
“Tetapi kan lucu, alamat yang dituju benar, tetapi orang tua dan anaknya sudah pindah dengan meninggalkan ijazah di sekolah, kan aneh. Sekolahkan tidak boleh menahan ijazah siswa, kalau ijazah rusak atau hilang bagaimana. Belum lagi informasinya dipelintir, sekolah menahan ijazah siswa. Jadi kacau balaukan,” ucapnya.
Ia berharap orang tua atau siswa-siswi lulusan SMKN 2 Bogor, yang masih meninggalkan ijazah di sekolah, silakan datang ke sekolah dan ambil ijazah lalu manfaatkan untuk cari kerja.
“Kalau ada rezeki silakan selesaikan dengan sekolah, kalaupun tidak ada, silakan ambil ijazahmu. Sekolah juga punya kebijakan, apakah dengan subsidi silang, bantuan murni, bahkan bila perlu kita gratiskan terutama bagi siswa yatim piatu,” kata Joko. (ber/ar/els)