METROPOLITAN - Kredibilitas dan kinerja Kepala SMKN 2 Kota Bogor, Joko Mustiko, benar benar dipertaruhkan di hadapan tim Penilai Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Penilaian melalui Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah II Bogor- Depok, yang dipimpin langsung pengawas SMK, Bambang Darmaji.
Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah II Bogor- Depok, Aang Karyana. Menjelaskan, penilaian ini program tahunan atau program rutin yang dilakukan para pengawas SMK terhadap kinerja para kepala SMK.
Tujuannya untuk mengetahui sampai sejauh mana kinerja kepala SMK, terutama mengenai kompetensi dunia usaha dan industri“Itu bagian dari tupoksinya para pengawas SMK untuk menilai kompetensi para kepala sekolah. Sebelum para kepala SMK itu melakukan penilaian kepada guru-gurunya di sekolah,” jelasnya.
Penilaian kinerja kepala SMK ini, tambah Aang, meliputi lima aspek kompetensi, antara lain kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi supervisi, kompetensi manajerial dan kompetensi kewirausahaan.
“Agar kompetensi itu bisa terlaksana dengan baik, maka perlu dibentuk tim satuan organisasi sekolah yang selanjutnya dibuat rencana kerja, perencanaan anggaran untuk disosialisasikan dan dipertanggung jawabkan kepada seluruh stakeholder,” kata Aang.
Menurutnya, hasil penilaian kinerja kepala SMKN 2 Kota Bogor, cukup baik dan memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan program kerja sekolah yang tersusun rapi dan jelas peruntukkannya. “Hasil ini juga ditunjang dengan raihan beberapa prestasi baik tingkat lokal, regional maupun nasional serta beberapa prestasi lainnya,” ujarnya.
Kepala SMKN 2 Kota Bogor, Joko Mustiko, menjelaskan beberapa aspek penilaian kinerja kepala sekolah yang dipersiapkannya. “Pelaksanaan Penilaian Tim PPKS ini, dilakukan dengan dua metoda, yakni secara teori dipaparkan melalui representasi mengenai program program sekolah dan secara fakta kita paparkan dengan bukti bukti fisik,” jelasnya.
Setiap pelaksanaan program, pastinya selalu ada kendala. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masalah keterbatasan anggaran operasional sekolah, sehingga berdampak adanya beberapa program tertunda. "Hal ini sudah terbiasa kita hadapi, makanya kita carikan solusi permasalahannya,” urai Joko.
Dalam pelaksanaan penilaian ini, Joko mengaku tidak sendiri, tetapi melibatkan berbagai unsur, seperti guru, tata usaha atau TU, komite sekolah, para orang tua siswa serta para siswanya secara langsung “Jika tim mempertanyakan beberapa hal mengenai kebijakan sebagai kepala SMKN 2 Kota Bogor, silakan tanya langsung kepada yang bersangkutan, sehingga jawabannya jelas dan tidak direkayasa” pungkas Joko. (ber/ar/els)