METROPOLITAN.id - Reses massa sidang ke 3 periode masa jabatan 2022 - 2023 kembali digelar di Aula kantor Kecamatan Jonggol. Terdapat beberapa program hasil dari aspirasi masyarakat yang menjadi fokus utama dan akan di realisasikan di tahun 2023.
Terdapat 6 orang anggota DPRD dari Daearah Pilih (dapil) 2 yang hadir dalam acara tersebut Beben Suhendar Fraksi Gerindra, Hanafi Fraksi Demokrat, Adi Suwardi Fraksi Gerindra, Amin Sugandi Fraksi Golkar, Ansori Fraksi Gerindra, dan Juhanta Faksi PPB.
Baca Juga: Hari Pelanggan Nasional, BPJamsostek Bogor Cileungsi Kunjungi Pasien Kecelakaan Kerja
Dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Amin Sugandi menyebutkan bahwa ada 15 program aspirasi masyarakat yang direncanakan akan terrealisasikan pada tahun 2023 ini sebelum masa anggaran APBD berakhir di akhir tahun.
"Pihak Kecamatan maupun masyarakat harus melihat, di Desa mana yang sedang ada pekerjaan sekolahan yang belum rampung atau beres, ada dikerjakan tapi tidak beres ini juga masukan masukan kita, karena nanti saat rapat dibanggar juga akan dievaluasi," kata Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Amin Sugandi.
Baca Juga: Iwan Setiawan Pastikan Ketersedian Air Bersih untuk Masyarakat yang Mengalami Kekeringan Tercukupi
"Jangan sampai sekali dikerjakan tidak beres, tidak rapih, terus sekolahan kursinya tidak ada, duduknya dilantai, kalau ada yang seprti itu sampaikan, ini penting buat masukan kami," sambung dia.
Ia juga meminta Pemerintah Desa (pemdes) untuk melakukan monitoring terkait penggunaan dana anggaran APBD yang di peruntukan kepada pembangunan dari aspirasi masyarakat.
"Bidang kesehatan juga sedang dikerjakan pembangunan, nanti hasil akhirnya juga seperti apa nanti bisa di Kroscek. Kemudian di PUPR kegiatan untuk jalan, betonisasi dan sebagainya, kegiatan tersebut mana yang lagi dikerjakan, dan belum dikerjakan, harus disampaikan kepada komisi 1," paparnya.
Baca Juga: Dampak Musim Kemarau, Warga Babakan Dramaga Mulai Terjangkit DBD
Tujuan diadakannya reses guna menampung dan menindaklanjut aspirasi masyarakat yang belum terrealisasikan di satu tahun terakhir masa jabatan DPRD Kabupaten Bogor.
"Karena ULP dan KLPJ di sektor komisi 1 jangan sampai nanti menjadi Silva kegiatan tidak dikerjakan, program tidak dilakukan ini akan menjadi sebuah permasalahan," ungkapnya. (Devina Maranti)
