METROPOLITAN.ID - Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mencoret sekitar 135.938 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari daftar bantuan sosial (bansos) karena terlibat judi online mendapat dukungan dari kalangan legislatif daerah.
Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Danny Ramdhani, menyatakan persetujuannya terhadap langkah tegas pemerintah tersebut.
"Setuju sekali, penerima bansos yang terlibat judol dihapus dari daftar penerima selanjutnya,” tegas Danny saat ditemui wartawan, Rabu 6 Agustus 2025.
Danny menilai, bansos merupakan hak yang diberikan negara kepada masyarakat kurang mampu dan seharusnya digunakan secara bijak, untuk memenuhi kebutuhan dasar, bukan justru untuk aktivitas merugikan seperti judi online (judol).
“Lha justru dipergunakan untuk hal yang sangat tidak bermanfaat. Sangat wajar jika pemerintah mencabut daftar status penerimanya,” ujarnya.
“Masa rekening penerima bansos digunakan untuk judol? Ini tidak masuk akal dan harus ditindak,” tambah Ketua Fraksi PKS tersebut.
Langkah pencoretan ini dilakukan setelah adanya temuan dari Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Barat yang berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI. Ditemukan bahwa sebanyak 135.938 KPM di Jawa Barat terindikasi melakukan transaksi judi online.
Akibatnya, mereka tidak akan lagi menerima bansos pada Triwulan III tahun 2025. Data terakhir pada Triwulan II mencatat sebanyak 3.981.023 kepala keluarga menerima bantuan sembako di Jabar.
Sementara penerima Program Keluarga Harapan (PKH) berjumlah 1.658.959 KK, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) sebanyak 15.125.794 jiwa.
Danny berharap langkah ini menjadi momentum untuk penyaringan dan perbaikan data bansos agar program bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
"Bansos itu amanah. Jangan sampai dinodai oleh perilaku tidak bertanggung jawab. Pemerintah juga harus meningkatkan sistem pengawasan bansos,” tandasnya. (SZ)
