METROPOLITAN.ID - Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki menegaskan arah pemerintahannya di sisa tahun 2025 akan difokuskan untuk memperkuat keuangan daerah dan menegakkan disiplin birokrasi.
Fokus ini juga sekaligus memberikan sinyal bahwa tidak ada ruang bagi pungli, permainan anggaran, atau aparat yang bermain proyek di Kota Sukabumi.
“Kalau tahun ini saya tidak fokus, dampaknya bisa turun-temurun. Karena itu saya pastikan uang rakyat harus kembali ke rakyat lewat pembangunan nyata,” tegas Ayep Zaki, Senin 13 Oktober 2025.
Dari total temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp19 miliar, Ayep menyebut sekitar Rp11 miliar telah dikembalikan ke kas negara dan daerah.
“Sekitar Rp9 miliar dari BLUD RSUD Bunut, sisanya masih direkap oleh BPKPD. Ada yang sulit ditagih karena pelakunya meninggal, ditahan, bahkan kabur,” ucap dia.
Meski begitu, Ayep Zaki memastikan seluruh catatan BPK akan diselesaikan secara tuntas jajaranya.
“Ada juga pihak yang kooperatif dan sudah mengembalikan uangnya. Yang penting uang itu kembali dan digunakan untuk kepentingan publik,” tambahnya.
Ayep juga menyoroti kinerja ASN yang dinilai belum maksimal pada triwulan ketiga tahun ini. Ia mengaku belum puas, terutama terhadap pejabat Eselon III dan IV.
“Siapa pun yang kedapatan main pungli atau proyek, saya tindak tegas. ASN harus jujur, amanah, dan ingat: mereka digaji untuk melayani rakyat, bukan untuk memperkaya diri,” tandasnya.
Pemerintah Kota Sukabumi menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) terus naik dalam tiga tahun ke depan, Rp484 miliar pada 2025, Rp550 miliar pada 2026, dan Rp625 miliar pada 2027.
“Saya belum mau bilang puas kalau hanya PAD naik. Saya baru puas kalau angka kemiskinan dan stunting sudah nol persen,” tegasnya lagi.
Selain memperkuat sektor fiskal, Pemkot juga menyiapkan program pemberdayaan tenaga kerja nonformal untuk bekerja di luar negeri. Program ini diharapkan meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja asal Sukabumi di pasar global.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Hasan Asari menambahkan nilai Transfer ke Daerah (TKD) tahun ini mencapai Rp159 miliar. Namun total belanja daerah menurun dari Rp1,32 triliun menjadi Rp1,17 triliun.
“Penurunan bukan karena tunjangan ASN naik, tapi karena penerimaan daerah turun. Belanja pegawai juga menurun karena banyak yang pensiun. Untuk menurunkan rasio belanja pegawai, pilihannya cuma dua yakni menaikkan belanja daerah atau mengurangi beban pegawai,” ujar Hasan. (um)
