METROPOLITAN.ID - Polres Sukabumi menggelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana di Lapangan Alun-Alun Palabuhanratu, Rabu, 5 November 2025. Kegiatan ini diikuti unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan para relawan dari berbagai organisasi kebencanaan.
Apel dipimpin langsung Kapolres Sukabumi AKBP Samian dan dihadiri Bupati Sukabumi H. Asep Japar, Wakil Bupati H. Andreas, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati bersama Kapolres melakukan pemeriksaan pasukan untuk memastikan kesiapan personel di lapangan.
Dalam amanatnya, Kapolres membacakan pesan Kapolri bahwa apel kesiapan tanggap darurat bencana digelar serentak di seluruh Indonesia.
Tujuannya untuk memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana dalam menghadapi potensi bencana alam di berbagai daerah.
“Seluruh personel dan stakeholder yang terlibat harus mampu bersinergi secara sigap, cepat, dan tepat dalam menghadapi berbagai potensi bencana demi menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan hingga 19 Oktober 2025 telah terjadi 2.606 kejadian bencana alam di Indonesia.
Dari jumlah tersebut, terdapat 1.289 kasus banjir, 544 cuaca ekstrem, 511 kebakaran hutan dan lahan, 189 tanah longsor, 22 gempa bumi, dan 4 erupsi gunung berapi.
Rangkaian bencana tersebut menyebabkan 361 orang meninggal dunia, 37 orang hilang, 615 orang luka-luka, serta lebih dari 5,2 juta warga mengungsi. Selain itu, 31.496 rumah dan 887 fasilitas umum maupun perkantoran mengalami kerusakan.
BMKG memperingatkan bahwa 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan dengan puncak diperkirakan berlangsung antara November 2025 hingga Januari 2026.
Peningkatan curah hujan berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, angin puting beliung, hingga gelombang tinggi di sejumlah wilayah termasuk Jawa Barat.
Fenomena La Nina yang diprediksi berlangsung pada November 2025 hingga Februari 2026 juga berpotensi meningkatkan curah hujan di atas normal, khususnya di wilayah selatan Indonesia seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian Papua.
Menghadapi kondisi tersebut, seluruh unsur pemerintah dan masyarakat diminta memperkuat kesiapsiagaan. “Kecepatan dan ketepatan respons menjadi faktor utama dalam penanganan bencana,” tegasnya.
Sinergi lintas sektor antara TNI–Polri, pemerintah pusat dan daerah, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, serta berbagai lembaga terkait diharapkan dapat memastikan pelaksanaan quick response terhadap setiap situasi darurat, guna meminimalisir dampak bencana terhadap masyarakat. (um)
Minggu, 21 Desember 2025
