METROPOLITAN.ID - Musrenbang Kelurahan Citamiang, Kecamatan Citamiang, tidak hanya menjadi forum seremonial perencanaan, tetapi dimanfaatkan sebagai panggung penegasan arah pembangunan Kota Sukabumi.
Kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara oleh para peserta juga menuntut aksi nyata dan keberpihakan langsung kepada masyarakat.
Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki secara terbuka menyampaikan bahwa pembangunan kota tidak boleh lagi bergantung penuh pada APBD.
"Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah harus berani membuka skema pendanaan alternatif melalui perbankan, lembaga keuangan, dan partisipasi sosial masyarakat," kata Ayep Zaki usai acara, Senin, 15 Desember 2025.
Ia menegaskan, pengangguran harus ditangani dengan langkah konkret. Salah satunya melalui pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat yang diarahkan untuk pemberangkatan tenaga kerja migran serta penguatan ekonomi produktif warga usia kerja.
Pemerintah, menurut Ayep, siap memfasilitasi pembiayaan melalui perbankan bagi warga berusia di bawah 40 tahun.
Tidak berhenti pada sektor ketenagakerjaan, Ayep juga menekankan pentingnya membangun ekosistem ekonomi jangka panjang melalui dana abadi berbasis qardhul hasan.
Program ini telah berjalan dan menjangkau lebih dari 1.200 anggota, dengan sumber dana berasal dari sedekah dan jariyah yang dikelola secara kolektif bersama Baznas.
Ia mengungkapkan bahwa dana wakaf yang terkumpul kini telah melampaui Rp2 miliar, dengan kontribusi dari Kota Sukabumi sekitar Rp530 juta.
Dana tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dan menjadi bantalan sosial yang berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi nasional.
Di tingkat kelurahan, Camat Citamiang Aries Ariandi menyatakan bahwa aspirasi warga sangat kuat dalam Musrenbang kali ini.
Sebanyak 125 usulan pembangunan disampaikan, namun melalui proses seleksi ketat, pemerintah kelurahan dan kecamatan menetapkan 10 usulan prioritas, dengan penanganan drainase sebagai fokus utama pembangunan fisik.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Sukabumi Raden Koesoemo Hutaripto menegaskan bahwa DPRD siap mengawal hasil Musrenbang agar tidak berhenti di atas kertas.
Ia menyatakan komitmen Badan Anggaran untuk memastikan program prioritas masyarakat tetap mendapat ruang dalam kebijakan APBD.
Raden juga menyoroti tantangan serius akibat pemotongan transfer ke daerah oleh pemerintah pusat. Menurutnya, tekanan fiskal tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan pembangunan.
"Program sosial, infrastruktur wilayah, dan pelayanan publik harus tetap berjalan dan memberikan dampak langsung bagi warga Kota Sukabumi," tandasnya. (um)
