METROPOLITAN.ID - Komisi III DPRD Kabupaten Cianjur menerima aspirasi dari masyarakat yang berada di sekitar lokasi proyek geothermal di wilayah Cipanas dan Pacet.
Dalam aspirasi tersebut, masyarakat menyampaikan penolakan serta tuntutan agar proyek tersebut dihentikan atau setidaknya dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
Menindaklanjuti hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Cianjur, Igun Hendra Gunawan menegaskan setelah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan berbagai pihak terkait.
Baca Juga: Apa itu Member Memories dan Berapa Harganya, Syarat Ikut Closing Marapthon?
Di antaranya dinas lingkungan hidup, perizinan, BPBD, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta perwakilan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
"Selain itu, pihak perusahaan yang menjalankan proyek geothermal juga turut diundang dalam forum tersebut," kata dia saat dikonfirmasi langsung Metropolitan.id, Jumat 17 April 2026.
Perwakilan DPRD Cianjur, Igun, menyampaikan bahwa RDP ini bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi langsung antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan.
Baca Juga: Katalog JSM Alfamart 17–19 April 2026: Diskon Besar hingga Beli 1 Gratis 1
“Artinya kami bisa memfasilitasi dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat melalui RDP ini,” ujar dia.
Forum tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cianjur.m juga menegaskan pentingnya transparansi serta kajian komprehensif terhadap proyek geothermal yang tengah berjalan.
DPRD juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan analisis mendalam terkait manfaat serta potensi dampak negatif yang ditimbulkan oleh proyek tersebut, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun keselamatan.
Selain itu, Komisi III DPRD Cianjur meminta pihak perusahaan untuk memberikan dokumen lengkap terkait seluruh aktivitas dan perizinan proyek geothermal di wilayah Cianjur.
"Hal ini dinilai penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang objektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat," tegas politisi dari Partai Fraksi Golkar Kabupaten Cianjur.
DPRD Cianjur berharap adanya keterbukaan informasi dan evaluasi yang menyeluruh dapat menjadi langkah awal dalam menemukan solusi terbaik atas polemik yang berkembang.
