"Itu kan jalan kabupaten. Kawasannya masih kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Jadi pemprov belum bisa mengalokasikan di ruas jalan itu. Makanya diusulkan melalui Bankeu," uangkapnya.
Baca Juga: Ini 13 Sekolah Kedinasan Buka Pendaftaran April 2023
Sehubungan dengan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kubar Ayonius mengakui, bahwa kondisi jalan yang menghubungkan 4 desa itu sangat memprihatinkan. Dia berharap, melalui pertemuan dengan Komisi III DPRD Kaltim dan Dinas PUPR-PERA Kaltim ini ada komitmen dari seluruh pihak dan ada solusi.
"Apalagi di situ ada desa tertinggal. Desa tertinggal itu kuncinya kembali ke fasilitas jalan," katanya.
Harus diakuinya, kondisi keuangan Pemkab Kubar sangat terbatas, tahun ini pihaknya hanya bisa membantu sebanyak Rp 5 miliar saja. Sementara untuk menjadikannya sebagai jalan mantap, diperlukan dana sebesar Rp 1,78 triliun.
Di sisi lain, Ayonius juga meminta perhatian dari pihak perusahaan agar memelihara jalannya. Sebab ada kawasan yang masuk ke wilayah pengembangan kayu.
"Sekarang untuk akses ke kecamatan itu susah. Jalannya sudah hancur. Jembatannya rusak. Kami berharap, pihak perusahaan yang beroperasi di lingkungan itu minimal CSR bisa dibantu untuk masyarakat," tegasnya.
Sebenarnya, Pemkab Kubar juga berharap agar ada tambahan anggaran dari APBD Kaltim untuk perbaikan jalan tersebut. Ini untuk memastikan kesejahteraan masyarakat bisa terjamin dengan infrastruktur memadai.
"Harapannya, masyarakat bisa memantau perkembangan ini. Jangan hanya komitmen tapi aksi tidak ada. DPRD Kaltim juga diharapkan bisa terus pantau dan awasi hasil kesepakatan tadi," pungkas Ayonius.***
