METROPOLITAN.ID - Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim meminta jajarannya di Pemerintah Kota Bogor untuk mempermudah pelayanan buat masyarakat dan investor yang ingin berusaha di Kota Bogor.
Dedie Rachim melihat bahwa selama ini pendapatan Kota Bogor salah satunya bergantung dari sektor pajak lantaran minim Sumber Daya Alam (SDA).
Sehingga, kata Dedie Rachim, OPD di Pemerintah Kota Bogor harus bisa melihat potensi yang ada dan segera ditindaklanjuti.
Baca Juga: Top Skor BRI Liga 1 2023/2024: Gustavo Almeida dan David da Silva Menempati Posisi Puncak
"Tentunya Kota Bogor harus ramah perihal pelayanan dan pengurus izin. Terutama izin (buat investor) berusaha karena sumber PAD Kota Bogor dari pajak usaha dan sebagainya," kata dia dalam Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Perumusan Perwali Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di D'Anaya Hotel, Kota Bogor, Kamis 7 Desember 2023.
Ia pun berpesan agar Pemerintah Kota Bogor mempermudah urusan izin bagi investor. Ia berkaca pada kasus gerai Mie Gacoan yang akhirnya nekat buka duluan lantaran lamanya proses perizinan.
"Jangan sampai nanti ada ungkapan, 'mendingan minta maaf daripada meminta izin'. Jangan sampai pengurusan izin cukup lama dan akhirnya buka dahulu mereka," kata dia.
Baca Juga: Polisi Tetapkan Tersangka Perusakan Pipa Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Ini Kata Warga
"Tujuannya juga bagus, yaitu membuka lapangan kerja. Masyarakat masih banyak yang membutuhkan pekerjaan dan Pemkot Bogor butuh untuk PAD," imbuh Dedie Rachim.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hanafi menjelaskan, dari struktur pendapatan pada APBD tiap tahunnya, kontribusi dari PAD hanya sekitar 45 persen.
Sisanya, kata dia, berasal dari dana transfer atau bagi hasil pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Bogor.
Baca Juga: Ayah Pelaku Pembunuhan 4 Anak Alami Luka di Lengan, Perut, dan Kaki Pascapercobaan Bunuh Diri
"Nah, PAD yang kami tetapkan, berasal dari pajak dan retribusi. Sehingga kami berharap, para OPD incomer (PAD) ini jeli melihat potensi pendapatan. Dari pajak maupun retribusi. Sehingga dirumuskan jadi perencanaan pendapatan yang nantinya langsung digunakan untuk pos belanja daerah," jelas dia.
Apalagi, kata dia, potensi SDA di Kota Bogor sangat minim, sehingga Pemkot Bogor salah satunya bergantung pada sektor pajak dan retribusi untuk kontribusi pendapatan.