METROPOLITAN.ID - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mendesak Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk bertanggung jawab atas kisruh isi minyak goreng subsidi MinyaKita.
Dugaan pengurangan isi dalam kemasan minyak goreng subsidi tersebut semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kebijakan pangan nasional.
Pedagang pasar menilai bahwa, Menko Zulhas gagal dalam menjalankan tugasnya untuk menstabilkan harga dan pasokan pangan.
Baca Juga: Golkar Jaga Jarak dengan Ridwan Kamil Soal Kasus Dugaan Korupsi BJB
Mereka juga menyoroti bagaimana kebijakan pangan di bawah kepemimpinan Zulhas dianggap tidak memiliki arah yang jelas dan justru merugikan rakyat kecil.
"Ini bukan hanya soal takaran Minyakita yang kurang, tapi mencerminkan betapa buruknya tata kelola pangan kita. Dari dulu sampai sekarang, tidak ada perbaikan signifikan. Zulkifli Hasan jelas gagal," ujar Ketua DPW Ikappi DKI Jakarta, Miftahudin dalam keterangan tertulis, Selasa 11 Maret 2025.
Menurut Miftahudin, pemerintah seharusnya memastikan rantai distribusi pangan berjalan dengan baik, bukan malah membiarkan rakyat menjadi korban kebijakan yang tidak terarah.
Baca Juga: 171 Bencana Melanda Kota Bogor, 84 Rumah Rusak dan Satu Orang Meninggal Dunia
Ia menegaskan, pedagang pasar adalah saksi langsung dari buruknya tata kelola pangan, yang berimbas pada harga yang terus melonjak, stok yang tidak menentu, dan kini permasalahan pada MinyaKita.
"Kami pedagang pasar melihat langsung dampak buruk dari buruknya tata kelola ini. Harga-harga melonjak, stok tidak menentu, dan sekarang MinyaKita bermasalah. Sampai kapan rakyat harus menderita?" keluhnya.
Seperti diketahui, kasus ini mencuat setelah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Baca Juga: Peduli Bencana, Warga Ciomas Hill Berikan Donasi Bantuan Lewat Pemdes Sukamakmur
Dalam sidak tersebut, ia menemukan bahwa MinyaKita kemasan 1 liter ternyata hanya berisi sekitar 750-800 mililiter.
"Kami menemukan pelanggaran. MinyaKita dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dari seharusnya Rp 15.700 menjadi Rp 18.000. Selain itu, volumenya tidak sesuai, seharusnya 1 liter tetapi hanya 750 hingga 800 mililiter. Ini adalah bentuk kecurangan yang merugikan rakyat, terutama di bulan Ramadan, saat kebutuhan bahan pokok meningkat," ujar Amran.