METROPOLITAN.ID - Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki menegaskan bahwa pembangunan Kota Sukabumi tidak boleh lagi bergantung penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mendorong perubahan fundamental melalui optimalisasi pembiayaan non-APBD sebagai mesin utama percepatan pembangunan.
Pernyataan tegas itu disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gedongpanjang, Kecamatan Citamiang. Menurut Ayep, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan stagnasi pembangunan dan pelayanan publik.
“Pembangunan harus berdiri di atas dua kaki, APBD dan non-APBD. Pemerintah wajib agresif membangun kolaborasi dengan perbankan, lembaga keuangan, hingga partisipasi sosial masyarakat. Ini bukan pilihan, tapi kebutuhan,” tegasnya.
Ayep menegaskan fokus kepemimpinannya pada penyelesaian masalah sosial mendasar, mulai dari pengangguran, stunting, rumah tidak layak huni, hingga penataan kawasan kumuh. Seluruh kebijakan, kata dia, harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup warga.
Di sektor kesehatan, Ayep menetapkan kebijakan tegas bahwa seluruh warga ber-KTP Kota Sukabumi wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Jaminan kesehatan disebutnya sebagai hak dasar warga sekaligus tanggung jawab pemerintah.
Tak hanya itu, Pemkot Sukabumi juga mengoptimalkan potensi wakaf produktif umat. Saat ini dana wakaf telah terkumpul Rp522 juta dan disalurkan melalui skema qardhul hasan, dengan target minimal dua penerima manfaat di setiap RT dan akan terus diperluas.
Sementara itu, Camat Citamiang, Aries Ariandi mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Gedongpanjang yang dinilai lebih inovatif dan partisipatif, keluar dari pola seremonial tahunan. Ia juga menekankan pentingnya pembaruan data usulan lama, khususnya yang terdampak bencana alam.
Menurutnya, Wali Kota telah menetapkan lima fokus utama pembangunan, yakni penanganan kawasan kumuh, stunting, persampahan, serta perbaikan infrastruktur lingkungan.
Ditempat sama, Lurah Gedongpanjang, Hauwera Aulia Handayani menyebut Musrenbang dikemas secara berbeda agar aspirasi warga lebih hidup dan substansial.
Dari forum tersebut, enam usulan fisik menjadi prioritas, termasuk pembangunan TPT dan rehabilitasi Posyandu, dengan total kebutuhan anggaran Rp2,8 miliar, terdiri dari Rp2 miliar fisik dan Rp800 juta nonfisik seperti pelatihan UMKM digital. (Bimo)