METROPOLITAN.ID - Komisi I DPRD melakukan studi komparasi ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat (ESDM Jabar) pada Senin, 15 Desember 2025.
Ketua Komisi 1 DRPD Kabupaten Sukabumi, Iwan Ridwan mengatakan, kunjungan tersebut difokuskan pada pendalaman regulasi sektor pertambangan di tingkat provinsi.
"Melalui dialog intensif bersama jajaran Dinas ESDM Jawa Barat, Komisi I menggali berbagai aspek kebijakan, mulai dari tata kelola perizinan hingga pengawasan aktivitas pertambangan," kata Iwan lewat sambungan telepon, Rabu, 17 Desember 2025.
Pendalaman regulasi ini dipandang penting agar kebijakan daerah selaras dengan aturan yang lebih tinggi.
Komisi I menilai sektor pertambangan memiliki potensi besar sebagai penggerak pembangunan daerah, namun harus dikelola secara hati-hati dan berorientasi jangka panjang.
Oleh karena itu, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat menjadi fokus utama.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi I menegaskan komitmennya untuk merumuskan kebijakan ESDM yang tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat daerah.
“Kami ingin kebijakan ESDM benar-benar berimbang, mendorong pembangunan tanpa mengorbankan lingkungan dan hak masyarakat," ungkapnya.
"Studi komparasi ini menjadi bekal penting agar kebijakan yang lahir tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar perwakilan Komisi I.
Hasil studi komparasi ini diharapkan menjadi referensi strategis dalam penyusunan kebijakan dan penguatan fungsi pengawasan DPRD.
Dengan demikian, setiap aktivitas pertambangan di daerah dapat berjalan sesuai prinsip good mining practice dan memberikan manfaat optimal bagi daerah serta masyarakat. (um)