METROPOLITAN.ID - Komisi IV DPRD Kota Bogor memulai rapat pembahasan KUA PPAS 2024, Senin 7 Agustus 2023.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Atty Somadikarya mendorong penambahan anggaran untuk Dinas Sosial (Dinsos) sebanyak Rp5 miliar.
Hal tersebut lantaran ia menilai anggaran Rp12 miliar yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bogor masih sangat minim.
Jika melihat dari rincian anggaran sebanyak Rp12 miliar, Rp8 miliar diantaranya digunakan untuk belanja pegawai.
Sedangkan Rp4 miliar untuk belanja langsung.
"Kami melihat anggaran ini tidak pro terhadap masyarakat, seharusnya anggaran untuk program masyarakat lebih besar dari belanja pegawai. Untuk itu kami mendorong penambahan anggaran sebesar Rp5 miliar," kata Atty Somaddikarya, Senin 7 Agustus 2023.
Baca Juga: Lomba Gelar Inovasi Daerah 2023 Kabupaten Bogor Kembali Digelar! Ini Syarat dan Cara Daftarnya
Penambahan Rp5 miliar ini, kata dia, nantinya digunakan untuk melaksanakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti penanganan bencana, program pemberdayaan masyarakat, penekanan angka kemiskinan dan program perlindungan jaminan sosial.
"Jadi dimasa transisi 2024, APBD Kota Bogor dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," ujar Ceu Atty, sapaan karibnya.
Sebelumnya Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024, pada Rapat Paripurna, Selasa 25 Juli 2023.
Baca Juga: Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Diganjar Penghargaan Tokoh Penggerak Koperasi Madya
Dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun 2024 yang diajukan Pemkot Bogor, diketahui Pendapatan Daerah sebesar Rp2,36 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp3,29 triliun dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp127 miliar.
“Memperhatikan kondisi kekurangan keuangan daerah dengan nilai sebesar minus Rp781 miliar pada KUA PPAS 2024, kami mengajak Pimpinan dan jajaran DPRD Kota Bogor untuk bersama-sama mengkaji kembali Rancangan KUA-PPAS Tahun 2024 ini sehingga perencanaan anggaran yang diajukan bisa secara optimal disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan aturan yang berlaku,” tutup dia.***