METROPOLITAN.ID - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran mengklaim terjadi dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Dugaan kecurangan Pemilu 2024 ini berupa mobilisasi pemilih secara ilegal dengan modus pemilih pindah TPS di Dramaga, Bogor, Jawa Barat.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman.
Baca Juga: Gelar Turnamen Futsal di Bogor, Ananda Tohpati Ingin Wadahi Anak Muda Kembangkan Bakat Olahraga
"TKN Prabowo Gibran mendapatkan informasi tentang dugaan mobilisasi pemilih secara ilegal dengan modus pemilih pindah TPS di Dramaga Bogor Jawa Barat," kata dia, Rabu 7 Februari 2024.
Berdasarkan informasi yang diterima TKN, dugaan mobilisisasi pemilih terjadi saat puluhan pemuda berbadan tegap dan berambut cepak mengaku mahasiswa yang sedang melakukan penelitian mengajukan pindah TPS tetapi dengan dokumen yang janggal.
Orang yang mengaku mahasiswa tersebut membawa surat tugas penelitian di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.
Menurut dia, sedianya surat keterangan penelitian tersebut harus dibarengi dengan izin dari Kesbangpol.
"Mahasiswa tersebut tidak ada surat ijin penelitian dari Kesbangpol. Selain itu surat yang mereka bawa tidak ditandatangani dengan tandatangan basah namun hanya seperti stempel," kata Habiburokhman.
Secara umum, Habiburokhman mengapresiasi Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) Dramaga yang secara tegas tidak mengabulkan permintaan orang yang mengaku sebagai mahasiswa tersebut.
Baca Juga: GPM On The Road di Bandung Bantu Sediakan Pangan Murah, Catat Waktu dan Lokasinya!
"Kami khawatir bahwa mereka adalah oknum yang sengaja dimobilisasi untuk melakukan pemilihan secara ilegal. Modus mobilisasi pemilih ilegal ini sangat bahaya karena akan mennggelembungkan jumlah pemilih dan menguntungkan paslon tertentu," katanya.
Atas temuan dugaan mobilisasi pemilih ilegal ini, Habiburokhman meminta penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu untuk pro aktif menindaklanjuti.
"Kami meminta kepada Bawaslu dan Sentra Gakumdu untuk proaktif mengusut dugaan mobilisasi pemilih ilegal ini. Hal ini penting agar legitimasi Pemilu ini tetap dapat dijaga," pungkas dia.***
