METROPOLTAN.ID - Calon Wali Kota Bogor (Cawalkot) nomor urut 4, Rena Da Frina menegaskan pentingnya gotong royong dalam membangun kota yang lebih baik.
Dalam pandangannya, tidak ada program atau kebijakan pemerintah yang akan berjalan maksimal tanpa adanya kolaborasi yang solid dan keterlibatan aktif dari masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Rena saat menjadi narasumber di acara podcast 'Merekam Kota', yang disiarkan di kanal YouTube Rekam Nusantara.
Dalam kesempatan itu, ia membahas pentingnya komitmen semua pihak, mulai dari pemerintah, komunitas lokal, hingga warga biasa, dalam menciptakan perubahan positif di Kota Bogor.
Menurut dia, prinsip kerja sama ini harus menjadi pilar dalam setiap langkah pembangunan, terutama di kota sebesar dan sekompleks Bogor.
"Jadi saya perlu tekankan mungkin yah, apa pun isu, terkait dengan lingkungan, sampah, polusi udara dan apa pun itu, yang penting itu adalah komitmen warganya, dan konsistensi dari warga Kota Bogor," ujar Rena, pada Minggu, 10 November 2024.
Baca Juga: 6 Pemain Yang Tampil Gemilang di Pekan Kesepuluh Bundesliga Musim 2024-2025
Rena, yang memiliki latar belakang sebagai birokrat, juga menyoroti ada banyak program yang bagus dari pemerintah, akan tetapi perlu ditekankan bahwa gotong royong penting dan komitmen dari semua pihak.
Baginya, program sebaik apa pun yang dirancang oleh pemerintah tidak akan memberikan dampak signifikan tanpa dukungan dan konsisten dari masyarakat.
"Kita itu pemerintah pasti banyak program, program-program itu saya rasa semuanya keren yah. Cuma kalau programnya keren, tapi tidak ada konsistensi dan tidak ada komitmen dari warga dan juga pemerintah itu agak susah," jelasnya.
Baca Juga: Daftar Harga iPhone pada November 2024 yang Banyak Seri Turun Harga untuk Jadi Pertimbangan
Gagasan tentang gotong royong juga diwujudkan menjadi visi oleh Cawalkot Bogor nomor urut 4 itu. Visi 'Bersama Membangun Kota Bogor' menargetkan keterlibatan banyak pihak dalam pembangunan.
Ia menekankan, semua elemen masyarakat harus turut andil, mulai dari sektor swasta, komunitas, hingga warga sebagai pengguna akhir dari kebijakan tersebut.
