METROPOLITAN.ID - Konflik internal melanda partai besutan Amien Rais, Partai Ummat.
Polemik mencuat setelah sejumlah kader Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) menyatakan penolakan terhadap perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang disahkan Majelis Syuro pada 16 Februari 2025.
Perubahan ini menuai protes karena dianggap dilakukan secara sepihak tanpa melalui forum Musyawarah Nasional atau Rapat Kerja Nasional yang melibatkan pengurus daerah.
Baca Juga: Gubernur Pramono Soroti Sopir Mikrotrans Ugal-ugalan, Ancam Akan Diberhentikan
Setidaknya 20 DPW, termasuk dari Lampung dan Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai dan menyurati Kementerian Hukum dan HAM.
Untuk meminta penundaan pengesahan AD/ART baru yang telah disahkan pemerintah pada Mei lalu.
Poin yang dipersoalkan antara lain penetapan kembali menantu Amien Rais, Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum tanpa forum pertanggungjawaban.
Baca Juga: Jaga dan Tingkatkan Kualitas Layanan, BRI Terapkan Kebijakan Baru pada Layanan Prioritas
DPW juga menilai struktur partai telah dikunci oleh Majelis Syuro yang diketuai oleh Amien Rais, sehingga ruang demokrasi internal tertutup. Beberapa DPW bahkan melakukan aksi simbolis membuang Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai bentuk penolakan.
Di sisi lain, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Ummat menyatakan perubahan tersebut sah secara hukum dan telah melalui mekanisme organisasi yang sesuai.
DPP menyebut keputusan diambil untuk memperkuat konsolidasi partai pasca-kegagalan meraih kursi signifikan dalam Pemilu 2024.
Jejak Amien Rais Membentuk Partai Umat
Partai Ummat didirikan oleh Amien Rais pada April 2021 setelah ia keluar dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Ia kemudian menunjuk menantunya, Ridho Rahmadi, sebagai Ketua Umum, sementara dirinya menjabat Ketua Majelis Syuro.
Partai ini mengusung slogan "Tegakkan Keadilan, Lawan Kezaliman" dan menempatkan diri sebagai kekuatan politik berbasis nilai-nilai Islam dan keadilan sosial.
