METROPOLITAN.ID - Sejak bumi diserang oleh virus Covid-19 hampir semua manusia menjadikan akses Internet sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan. Calon legislatif (Caleg) DPR-RI Dapil V Jabar dari partai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Abdi Khalik Ginting atau bro Ginting akan programkam akses internet merata.
“Sejak jaman Covid-19 kebutuhan warga terhadap Internet sangat tinggi, seluruh kegiatan membutuhkan internet termasuk di leading sektor pendidikan karena melaksanakan kegiatan berbasis online,” kata Bro Ginting.
Bro Ginting bercerita bahwa terkadang saat dirinya mengunjungi sebagian wilayah yang jauh dari perkotaan, sering kali mengalami susah sinyal.
Baca Juga: KPU Kota Bogor Temukan Surat Suara Rusak untuk Pemilu 2024
“Masalahnya sekarang pemerataan Internet sendiri masih kurang, beberapa wilayah masih ada yang tidak memiliki menara saluran internet yang mengakibatkan wilayahnya susah sinyal,” ujar dia.
Bilamana dirinya terpilih sebagai anggota DPR-RI Dapil V Jabar dari PSI. Program pemerataan akses internet gratis akan di perluas wilayah di Kabupaten Bogor, ia juga berkomitmen akan menjadikan program tersebut sebagai salah satu program pemerintah dan harus terwujud.
Baca Juga: Puluhan Ibu Rumah Tangga di Gunungsindur Jadi Korban Tabungan Bodong, Merugi Hingga Ratusan Juta
“Kita kedepan akan usahakan supaya ini menjadi program prioritas pemerintah selanjutnya supaya semua orang mendapatkan akses internet dengan baik, mereka dapat mengakses apapun baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri,” ungkapnya.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, ada sebanyak 1.800 menara Base Transceiver Station (BTS) di Kabupaten Bogor.
Namun, masih ada 15 desa masih mengalami susah sinyal. Jumlah tersebut telah berkurang dari tahun sebelumnya yang tercatat ada 34 desa masuk dalam kategori wilayah blank spot.
Dari catatan Diskominfo, desa yang masuk dalam kategori blank spot tersebar di sejumlah kecamatan, meliputi Sukamakmur, Sukajaya, Jasinga, nanggung, Tanjungsari dan Tenjo.
Wilayah-wilayah yang mengalami blank spot itu biasanya wilayah dengan kontur tanah pegunungan.
Menurut dia, untuk mengurangi blankspot, pemda juga harus aktif dalam berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo sekaligus pengusaha menara atau BTS dan provider. (Devina Maranti)