Tanggapi Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye, Ini Kata Mustasyar PBNU Gus Mus

METROPOLITAN.ID - Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus merespons pernyataan Jokowi bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye.

Ya, Jokowi memang mengeluarkan pernyataan tentang hal itu dan menambahkan jika presiden dan menteri boleh memihak kepada capres-cawapres asal tidak menggunakan fasilitas negara.

Gus Mus pun menyampaikan tanggapannya dalam kolom komentar unggahan Instagram @narasinewsroom pada Rabu (24/1/2024).

Baca Juga: Pelantikan KPPS Pemilu 2024 Serentak Digelar Hari Ini, Simak Masa Kerja Honor hingga Tugas dari Ketua hingga 7 Anggotanya

"Boleh, tapi harus cuti," kata Gus Mus (@s.kakung) sambil memasang emoji tertawa.

Membalas komentar Gus Mus tersebut, beberapa warganet ikut berkomentar dengan menyebutkan dukungan dan setuju dengan Gus Mus.

Kebijakan harus cuti dan non-aktif dilakukan oleh PBNU terhadap seluruh pengurus NU, pengurus lembaga dan badan otonom yang masuk menjadi tim sukses capres-cawapres dan mencalonkan diri sebagai calon legislatif.

Baca Juga: DPRD Kota Bogor Semprot Dewas Perumda PPJ, Dinilai Berpihak Perpanjangan Jabatan Direksi

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024, terdapat 64 nama fungsionaris yang dinonaktifkan dari jajaran Pengurus Harian dan Pleno PBNU.

Sebelumnya, Joko Widodo mengatakan, presiden hingga menteri boleh berkampanye dan memihak terhadap salah satu pasangan capres-cawapres dalam pemilu. Asalkan saat kampanye, kata Jokowi, tidak menggunakan fasilitas negara.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," ujar Jokowi, Rabu (24/1/2024).

Baca Juga: Terima Ikrar Warga Boyolali, Co Captain Timnas AMIN Sudirman Said Tekad Habis-habisan Menangkan Anies Cak Imin

Jokowi mengatakan hal itu ketika bersama Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden Prabowo Subianto di sebuah acara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Menurut Jokowi, presiden dan menteri adalah “pejabat publik sekaligus pejabat politik”. “Masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” kata Jokowi.