Adapun sejumlah rekomendasi yang dihasilkan salah satunya adalah dorongan agar Pemkot Bogor mengkaji ulang mekanisme pemberian subsidi pendidikan bagi siswa di sekolah swasta, yang selama ini sering tidak tersentuh.
Anggota Fraksi PAN, Achmad Rifky Alaydrus mengungkapkan bahwa fraksinya tengah menyiapkan langkah legislasi.
Termasuk opsi untuk mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) yang dapat memperkuat jaminan pendidikan bagi masyarakat miskin.
"Kalau perlu, kami akan usulkan Perda yang menjamin pendidikan inklusif, adil, dan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Jangan sampai anak-anak kehilangan masa depan hanya karena tidak bisa bayar sekolah," ujar dia.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PAN Karina Soerbakti melihat pertemuan ini sebagai pembuka jalan kolaborasi jangka panjang antara stakeholder pendidikan.
"Yang kami lakukan hari ini adalah membangun komunikasi awal. Karena solusi pendidikan ini tidak bisa satu pihak saja. Harus kolaboratif, harus sinergis," katanya. (cr2)