METROPOLITAN.ID - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Bogor mengambil langkah proaktif dengan menjembatani dialog antara pengelola pendidikan swasta dan pemerintah.
Langkah ini dilakukan dalam upaya konkret memastikan tidak ada anak di Kota Bogor yang tertinggal atau putus sekolah hanya karena persoalan biaya.
Dalam kunjungannya, Fraksi PAN mendatangi Kantor PGRI Kota Bogor, dilanjutkan ke Dinas Pendidikan Kota Bogor yang juga menjadi lokasi sekretariat Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS).
Baca Juga: Beras Oplosan Beredar di Pasar, Bagaimana di Bogor? Ini Penjelasan Disdagin
Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima mengatakan bahwa pihaknya ingin membuka ruang dialog.
Dialog diantara lembaga pendidikan swasta yang selama ini banyak menampung siswa dari berbagai latar belakang sosial, dengan pemerintah sebagai penyedia kebijakan dan dukungan anggaran.
"Sekolah swasta itu punya peran besar, termasuk dalam mendidik anak-anak dari keluarga tidak mampu. Tapi mereka juga menghadapi kendala. Maka kami datang bukan untuk menuntut, tapi untuk mendengar, mencari titik temu," ucapnya pada Rabu, 16 Juli 2025.
Baca Juga: Kasus Remaja Wanita di Depok Nyaris jadi Korban Pelecehan Oknum Polisi Berakhir Damai
Menurutnya, Fraksi PAN ingin memastikan bahwa pemerintah daerah turut hadir memberi solusi.
Termasuk dalam hal subsidi pendidikan atau klasifikasi penerima bantuan yang lebih akurat.
Lebih lanjut, Bendahara Fraksi PAN DPRD Kota Bogor, Hakanna menyoroti pentingnya keadilan dalam distribusi bantuan pendidikan.
Ia menyebut bahwa sekolah gratis seharusnya benar-benar menjangkau yang membutuhkan.
Bukan sekadar slogan.
"Pendidikan itu hak semua anak. Tapi kalau tidak ada sistem klasifikasi yang tepat, yang mampu bisa saja mendapat bantuan, sementara yang benar-benar butuh malah tertinggal. Ini yang harus diperbaiki, dan Fraksi PAN siap mendorong itu," tegas dia.
