Senin, 22 Desember 2025

Mui Sudah Haramkan Politik Uang, Paslon Harus Jujur

- Jumat, 27 Januari 2017 | 08:37 WIB

METROPOLITAN – Dana kampa­nye pasangan calon gubernur-wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi salah satu isu krusial yang mendapat sorotan publik. Sebab, ada pasangan cagub yang sudah jujur soal dana kampanye namun ada juga yang ditengarai tidak ter­buka.

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas berharap pa­sangan cagub yang berkompetisi di Pilkada DKI bisa jujur dalam meny­ampaikan hal apa pun ke publik. Kejujuran adalah sikap dan sifat yang harus dimiliki seseorang bila ingin sukses, baik dalam hidup di dunia maupun akhirat.

”Begitu pula dalam kehidupan ber­politik. Sebab, dengan adanya ke­jujuran tersebut dia akan bisa menda­patkan kepercayaan dari konstituen­nya, sehingga kepemimpinannya akan langgeng. Karena akan menda­patkan dukungan yang tulus dari masyarakat yang dipimpinnya,” jelas Anwar saat berbincang dengan war­tawan di Jakarta, Rabu (25/1).

Anwar menambahkan, MUI sudah pernah mengeluarkan fatwa yang melarang praktik money politic (po­litik uang). Karena itu, dia berharap tidak ada pasangan calon yang mela­kukan praktik curang. ”Itu sudah ada lama. Di era kepemimpinan Pak Din Syamsuddin saat menjadi ketua MUI,” tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, mantan pim­pinan KPK Adnan Pandu Praja men­gatakan, pada prinsipnya paslon harus melaporkan tata kelola keu­angannya sejak diterima sampai ketika disalurkan.

(jpnn/ram/py)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terkini

X