Seperti partai lainnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Bogor, akan melakukan penjaringan bakal calon yang akan diusung di Pemilihan Bupati (Pilbup) Bogor 2018 mendatang. Namun, penjaringan baru akan dilakukan setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua selesai.
BENDAHARA DPC PDI-P Kabupaten Bogor Saptariani mengatakan, saat ini seluruh kader dan anggota Banteng Moncong Putih itu tengah fokus suksesi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI. Setelah Pilkada DKI selesai, baru PDI-P memulai tahapan penjaringan bakal calon (balon). “Jadi untuk saat ini belum ada pembahasan soal figur,” kata Saptariani.
Menurut Sapta, sapaan akrabnya, mekanisme penjaringan balon sudah diatur pusat sehingga DPC tinggal menjalankan. Tahapan pertama diawali dengan pembukaan pendaftaran yang bisa diikuti seluruh kader terbaik tanpa terkecuali. Setelah itu, nama-nama yang mendaftar akan diserahkan ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk selanjutnya dilakukan survei internal. Intinya, kata Sapta, semua kader terbaik boleh mendaftar tanpa ada yang dikurangi. Sebab itu instruksinya. Ke depan juga bakal ada tim tertutup yang akan melakukan survei ke akar rumput secara langsung untuk mengetahui elektabilitas dan popularitas masing-masing balon. “Hasil survei itu yang akan menjadi bahan rekomendasi,” terangnya.
Terkait koalisi, Sapta mengaku belum ada keputusan hingga saat ini. Yang pasti, sesuai persyaratan, PDI-P Kabupaten Bogor harus berkoalisi untuk dapat mengusung calon. “Perlu minimal sepuluh kursi untuk mengusung calon, maka kami harus berkoalisi. Semua partai masih memungkinkan untuk koalisi hingga saat ini dan komunikasi yang terjalin cukup lancar dan baik,” tandas Sapta. Untuk informasi, Pilbup Bogor 2018 diprediksi akan berlangsung ramai. Sejumlah partai seperti Gerindra, PPP dan PKS dan Golkar sudah mulai memunculkan balon-balonnya untuk bertarung berebut kursi nomor satu di Bumi Tegar Beriman.
Tak hanya calon dari partai, Pibup Bogor juga akan ramai oleh calon perseorangan. Hingga saat ini, KPUD Kabupaten Bogor mencatat sedikitnya sepuluh nama yang berniat maju lewat jalur perseorangan. Dari sepuluh nama yang ada, dua di antaranya berasal dari kalangan partai namun memilih jalur perseorangan lantaran belum memiliki kursi di legislatif.
“Sudah ada sepuluh orang yang datang ke KPUD untuk konsultasi seputar pencalonan perseorangan. Untuk bisa lolos mereka harus memperoleh minimal dukungan dari masyarakat. Intinya semakin banyak calon, akan semakin banyak pilihan untuk masyarakat dan ini sangat bagus. Semuanya berlomba-lomba untuk membangun Kabupaten Bogor lebih baik, tinggal nanti masyarakat yang menentukannya,” kata Ketua KPUD Kabupaten Bogor, Haryanto Surbakti.
(fin/c/ram/dit)
