METROPOLITAN - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Prov. DKI Jakarta, akan memasuki Putaran Kedua, dan yang akan bertarung untuk meraih suara dari Warga Ibu Kota, yakni, Pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Nomor Urut 2, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat (Djarot), serta Paslon Nomor Urut 3, Cagub Anies Baswedan dan Cawagub Sandiaga Uno.
Sementara, Anggota DPD RI Perwakilan Prov. DKI Jakarta, Senator Prof. Dailami Firdaus menyatakan bahwa penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta harus berjalan netral.
"Pointnya saya sangat berharap agar KPUD DKI Jakarta sebagai penyelenggara PILKADA harus netral, BAWASLU dan PANWASLU juga harus tegas, terhadap permasalahan yang terindikasi terjadi kecurangan di Putaran Pertama!," kata Senator Dailami kepada HARIAN METROPOLITAN, Sabtu, 11 Maret 2017.
Selanjutnya, Senator Dailami menegaskan agar Aparat Keamanan harus menindak tegas oknum-oknum yang sengaja memprovokasi pada saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan yang paling penting adalah tidak adanya intervensi dari Pemerintah Pusat untuk memenangkan salah satu Paslon.
Terkait dengan kehadiran Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, Komisioner KPU DKI Jakarta, Dahlia Umar dan Ketua BAWASLU DKI Jakarta, Mimah Susanti dalam Rapat Tertutup Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, beberapa waktu lalu.
Senator Dailami sangat menyayangkan para pejabat penyelenggara pemilu tersebut yang hadir dalam Rapat Tim Pemenangaan salah satu Paslon.
Dan, apapun pembelaan Ketua KPUD DKI Jakarta, kehadiran mereka dalam rapat tersebut menjadi catatan negatif bagi penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta. Apalagi acara tersebut adalah rapat tertutup dan dilaksanakan pada Masa Kampanye Putaran Kedua Pilkada DKI Jakarta. Kehadiran mereka semakin menajamkan opini di masyarakat bahwa terjadi sebuah pemufakatan untuk memenangkan salah satu Paslon. Ini adalah sebuah kejahatan dalam berdemokrasi.
"Saya secara pribadi sebagai Putra Daerah yang mendapat amanat duduk di DPD RI, benar-benar merasa sangat kecewa. Sikap Komisioner KPUD dan BAWASLU DKI Jakarta itu sebagai penyelenggara Pilkada, telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat dan merusak sistem demokrasi yang mestinya mereka jaga," tukas Senator Dailami.
“Seharusnya ketiga penyelenggara pemilu tersebut menolak menghadiri acara tersebut demi menjaga etika dan menecegah adanya tuduhan mereka tidak netral. Sangat dimaklumi jika kemudian muncul opini liar yang mengatakan bahwa ada kesengajaan dan persengkokolan untuk memuluskan salah satu paslon sebagai pemenang di Pentas Pilkada DKI Jakarta,” tutur Senator Dailami.
Pilkada DKI Jakarta merupakan barometer demokrasi dan mestinya menjadi contoh bagi pelaksanaan Pilkada secara Nasional di Daerah lainnya.
Senator Dailami merasa pesimis, dengan sikap Penyelenggara Pilkada yang cenderung tidak netral itu.
(RY|DIK)
